https://m.youtube.com/channel/UC9cmsaP5Rwr2TvATZKOXqmQ?fbclid=IwAR1N3M-YJ5kNpPa0yn5hF549CApqGCHpt46gEiVc1VAg1mTOk3_-hA0l

Radio Ranah Minang Pro 4, Tangerang (2026)

13/06/2026

Pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat pemulihan pascabencana dengan memulai pembangunan huntap korban galodo Padang Panjang.
Pemerintah menandai proyek ini melalui peletakan batu pertama di kawasan depan Rusunawa Kelurahan Tanah Hitam, Jumat (12/6/2026).
Langkah Pemko ini menjadi angin segar dalam penyediaan huntap korban galodo Padang Panjang sebanyak 10 unit bagi warga terdampak.
Wali Kota Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra memimpin langsung kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Bank Nagari, BRI, serta perwakilan PT Semen Padang tersebut.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 juta per unit dan menargetkan proyek ini selesai dalam waktu dua bulan.
Wakil Wali Kota Allex Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi mendukung pembangunan hunian tetap ini. Menurutnya, kehadiran hunian tersebut memberikan kepastian tempat tinggal yang aman bagi masyarakat.
“Pembangunan huntap yang kita mulai hari ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan, rasa aman, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya dilansir Sabtu (13/6/2026).
Allex mengatakan, pembangunan huntap tahap ketiga ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan proses penanganan pascabencana yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, apabila pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan seluruh unit selesai dalam beberapa bulan ke depan, maka Pemko akan semakin dekat dalam menuntaskan salah satu program prioritas pemulihan bagi masyarakat terdampak.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemko dalam memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak. Kami berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh penerima manfaat,” katanya.

Sebanyak 10 unit huntap dibangun dengan anggaran sekitar Rp80 juta per unit dan ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan.

11/06/2026

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu (10/6/2026). Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina, harga Pertamax di Sumatera Barat mencapai Rp17.000 per liter.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina melalui mekanisme tata niaga perusahaan, sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi.
“Kalau untuk harga BBM non-subsidi itu kewenangan tata niaga Pertamina. Jadi murni berdasarkan mekanisme yang berlaku di Pertamina,” ungkapnya kepada Katasumbar.
Ia menjelaskan, tingginya harga Pertamax di Sumbar dibandingkan sejumlah daerah lain dipengaruhi oleh besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Menurutnya, PBBKB untuk BBM non-subsidi di Sumbar ditetapkan sebesar 10 persen. Besaran pajak tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga Pertamax di Sumbar lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Sebagai perbandingan, harga Pertamax di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di angka Rp16.250 per liter.
Sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau (FTZ) dipatok Rp16.600 per liter. “Kalau di Sumbar PBBKB-nya 10 persen. Itu yang membuat harganya lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” jelasnya.
Terkait potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat kenaikan harga tersebut, Pemprov Sumbar bersama Pertamina tengah membahas kemungkinan penambahan kuota Pertalite untuk tahun 2026.
“Saat ini kami sedang melakukan pembahasan dan kalkulasi bersama Pertamina. Usulan penambahan kuota berkisar antara 8 hingga 15 persen,” katanya.
Ia menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite. Karena itu, selain mengusulkan penambahan kuota, pemerintah juga akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran.
“Kami mengantisipasi adanya peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Karena itu pengawasan akan diperketat, dan penambahan kuota juga akan kami usulkan. Biasanya usulan disampaikan sekitar Juli atau Agustus, namun saat ini masih dihitung kembali karena kenaikan harga baru berlaku pada Juni,” tutupnya.

07/06/2026

Pemerintah Pusat telah mengakomodir kebutuhan anggaran untuk Penanganan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPRR) pasca bencana di Sumatera Barat sebesar Rp17,89 triliun. Nilai tersebut berasal dari hasil penyesuaian kebutuhan dalam Rencana Induk Pascabencana yang sebelumnya mencapai Rp21,4 triliun.Berita Nasional

Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Era Sukma, mengatakan anggaran tersebut telah disetujui dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Anggaran tersebut sudah clear. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari kementerian dan lembaga terkait, karena anggarannya berada di masing-masing kementerian dan lembaga,” ungkapnya kepada Katasumbar.

Berdasarkan data BPBD Sumbar yang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota dan instansi terkait, total kerugian akibat bencana yang melanda Sumatera Barat pada 2025 mencapai Rp33,55 triliun.

Dari jumlah tersebut, kerusakan fisik langsung tercatat sebesar Rp15,63 triliun yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur. Sementara itu, dampak ekonomi lanjutan mencapai Rp17,91 triliun.

Menurut Era, dampak ekonomi lanjutan tersebut meliputi hilangnya arus pendapatan masyarakat, terhentinya aktivitas produksi, hingga munculnya berbagai biaya tak terduga yang membutuhkan stimulus pemulihan.

“Dampak ekonomi lanjutan itu mencakup hilangnya pendapatan, terhentinya aktivitas produksi, serta kebutuhan biaya tambahan untuk mendukung pemulihan ekonomi,” terangnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dituangkan dalam Rencana Induk PPRR, kebutuhan penanganan semula dihitung sebesar Rp21,4 triliun. Namun setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan prioritas, anggaran ditetapkan menjadi Rp17,89 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp11,1 triliun berasal dari dukungan pemerintah pusat sesuai hasil Jitupasna, sedangkan Rp6,7 triliun lainnya berasal dari rencana aksi kementerian dan lembaga terkait.

Berita Bukittinggi

Era menambahkan, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi kini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai pada 2026 dan rampung pada 2028.

“Targetnya tiga tahun. Pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan penilaian dan prioritas dari kementerian serta lembaga terkait, terutama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan ekonomi,” tutupnya.

01/06/2026

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar), Bambang Wiguritno menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit di sejumlah daerah di Sumbar mencapai 450 ribu hektare.

Perkebunan terluas, berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. 88 persen kontribusi terhadap devisa ekspor kelapa sawit Sumbar berasal dari dua daerah ini.

“Sebaran luas kelapa sawit di Sumbar saat ini sekitar 450 ribu hektare. Yang paling besar berada di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” katanya kepada Langgam.id, Senin (1/6/2026)

Perkebunan kelapa sawit juga tersebar di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, serta Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Namun, luas areal di daerah-daerah tersebut tidak sebesar yang terdapat di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” ungkapnya.

Bambang tidak memiliki data rinci mengenai jumlah produksi kelapa sawit masing-masing daerah. Ia menyebutkan, Pasaman Barat dan Dharmasraya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sektor ekspor kelapa sawit Sumbar.

“Daerah-daerah ini sangat berkontribusi besar, terutama Pasaman Barat dan Dharmasraya terhadap devisa ekspor kelapa sawit,”

31/05/2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, angkat bicara merespons pernyataan kontroversial pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Tudingan Abu Janda yang mengaitkan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dengan perilaku barbar dinilai lahir dari sudut pandang yang keliru dan sempit.
Dalam unggahannya di akun Instagram miliknya, , politikus Gerindra ini dirinya menanggapi pernyataan itu dengan senyuman.

"Jadi kalau ditanya ke saya, menanggapi orang seperti ini ya cukup senyum saja, maksimal ketawain deh, tapi cukup di dalam hati," kata Vasco, Sabtu (30/5).

Sentil kacamata yang miring dan retak
Vasco mengatakan penilaian serampangan terhadap daerah yang kaya akan adat, budaya, dan nilai-nilai agama seperti Sumbar terasa menggelitik. Vasco menyindir balik bahwa tuduhan miring tersebut sebenarnya mencerminkan kondisi sang pengkritik sendiri, bukan realitas masyarakat Minang.

"Kadang yang melihat segala sesuatu tampak barbar bukan karena objeknya, tapi karena kacamatanya yang sedang miring dan retak. Apalagi sampai berpikir Sumbar barbar. Menurutmu, apanya yang miring dan retak?" kelakar Vasco menyentil pihak yang melempar tuduhan.

Vasco mengimbau masyarakat Sumbar untuk menyikapi polemik ini dengan kepala dingin dan tidak larut dalam provokasi. Menurutnya, respons yang berlebihan justru akan memberikan panggung bagi pihak-pihak yang sengaja mencari perhatian lewat jalur kontroversi demi menjaga relevansi di media sosial.

Vasco menegaskan bahwa melabeli masyarakat Minangkabau sebagai barbar jelas mengabaikan fakta sejarah. Menurutnya, Sumbar adalah tanah yang melahirkan begitu banyak tokoh bangsa, pemikir, dan pemimpin yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia.

"Pernyataan yang menyebut Sumatera Barat sebagai barbar tentu bukan hanya keliru, tapi juga menyederhanakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai, adat, dan sejarah panjang," ujar Vasco dalam unggahan di akun Instagram miliknya, dikutip CNN, Sabtu (30/5).

Lebih lanjut, Vasco mengingatkan kembali esensi masyarakat Minang yang memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sejak dahulu, falsafah ini mengajarkan kedewasaan sosial, kemandirian lewat tradisi merantau, serta prinsip menghormati aturan di mana pun berada lewat keyakinan 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.
Bagi Vasco, kekuatan sejati masyarakat Sumbar bukanlah bersikap keras atau merasa paling benar, melainkan teguh dalam adat namun tetap santun dan hangat menerima siapa saja yang datang dengan niat baik. Ia meyakini kehormatan daerah tidak ditentukan oleh ejekan orang lain, melainkan dari bagaimana masyarakatnya menjaga martabat.

"Kalau ada yang menilai tanpa memahami, biarlah. Tidak semua ucapan harus dibalas panjang, tidak semua provokasi layak dijadikan perang. Kadang cukup dengan menunjukkan siapa kita sebenarnya," pungkas Vasco.

28/05/2026

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah di Indonesia masih belum menunjukkan kepastian. Setelah mengalami penurunan dalam sepekan terakhir, harga sawit hingga kini belum kembali stabil.

Seorang pengepul sawit di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Oyon mengaku masih ragu membeli hasil panen petani karena belum adanya kepastian harga dari pabrik.

“Belum ada kepastian harga. Jadi kami belum berani membeli sawit petani,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, harga sawit di wilayah Lengayang mulai anjlok sejak Kamis (21/5/2026) lalu. Dalam sepekan terakhir, harga TBS hanya berada di kisaran Rp800 hingga Rp900 per kilogram. “Sebelumnya sempat turun di angka Rp500 sampai Rp700 per kilogram,” terangnya.

Menurutnya, kondisi harga yang belum stabil membuat pengepul khawatir mengalami kerugian apabila tetap membeli sawit dari petani. “Informasi harga di pabrik juga belum jelas. Khawatir kalau dibeli sekarang, nanti malah tambah turun lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbun TPH) Sumbar, Ir. Afniwirman, sebelumnya menyebut penurunan harga TBS diduga dipicu munculnya spekulasi pasar terkait wacana kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.

Menurutnya, isu tersebut membuat sebagian pelaku usaha sawit mengalami kegamangan sehingga berdampak terhadap harga TBS di tingkat petani.

“Pengusaha sawit merasa gamang dan muncul spekulasi pasar dengan menurunkan harga TBS,” kata Afniwirman.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait ekspor satu pintu sebagaimana yang berkembang di masyarakat. Karena itu, perusahaan diminta tidak menurunkan harga TBS secara sepihak.

27/05/2026

Bupati Agam Benni Warlis, mengikuti kegiatan Penyerahan Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa Sapi Kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara virtual dari ruang rapat Kantor Bupati Agam, Selasa (26/5).Jurnalistik warga

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sapi kurban Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat di seluruh Indonesia berjalan lancar dan tepat sasaran.

Untuk Kabupaten Agam, bantuan sapi kurban Presiden memiliki bobot sekitar 1.100 kilogram dan direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat di Masjid yang berada di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak.

Sementara itu, bantuan sapi kurban dari Wakil Presiden dengan bobot sekitar 1.000 kilogram akan disalurkan ke Masjid Syuhada Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan.

Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga dan merawat sapi bantuan hingga waktu penyembelihan.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas peternakan sapi di daerah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat penerima.

Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat Kabupaten Agam melalui bantuan hewan kurban tersebut.

“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Agam kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden dan Wakil Presiden. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Kita akan memastikan seluruh proses penyaluran, pemeliharaan, hingga pelaksanaan kurban berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Benni Warlis.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Agam melalui perangkat daerah terkait akan melakukan pengawasan kesehatan hewan dan berkoordinasi dengan pengurus masjid penerima agar pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dapat berlangsung tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan

20/05/2026

Rumah makan Padang Pagi Sore cabang Pantai Indah Kapuk (P*K), Jakarta Utara, menjadi sorotan setelah rombongan turis asal Malaysia mengaku dituduh makan tanpa membayar tagihan senilai Rp907.500.
Insiden itu memicu seruan boikot terhadap RM Pagi Sore di media sosial sebelum pihak restoran akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada wisatawan tersebut.

Peristiwa itu pertama kali diungkap oleh akun Threads milik turis Malaysia bernama Norain Yunus. Ia menceritakan dirinya bersama lima orang rombongan singgah ke RM Pagi Sore cabang P*K pada Rabu (13/5) usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung.

Ceritanya sebelum ke Bandung, kita memutuskan untuk makan di Pagi Sore semenjak ini menjadi restoran tempat orang Malaysia makan kalau ke Jakarta," tulis Norain dalam unggahannya, melansir Detikfood.

Menurut pengakuannya, rombongan memesan sembilan lauk makanan dan membayar total tagihan sebesar Rp907.500 menggunakan kartu pembayaran pada hari yang sama.

Namun beberapa hari kemudian, tepatnya Sabtu (16/5), sopir dari agen perjalanan yang membawa rombongan itu menghubunginya dan meminta bukti pembayaran restoran.

Norain mengaku terkejut setelah mengetahui rombongannya disebut viral karena dituduh meninggalkan restoran tanpa melunasi pembayaran.

Ia kemudian memeriksa mutasi pembayaran dan mencari struk transaksi yang masih tersimpan di dalam tasnya. Bukti pembayaran tersebut lalu dikirimkan kepada pihak agen perjalanan untuk diteruskan ke restoran.

"Setelah kami mencari di dalam tas, ketemu bukti pembayarannya. Bayangkan kalau kami membayar secara tunai dan bukti pembayarannya tidak ditemukan," tulisnya lagi.

Setelah bukti transaksi diperlihatkan, pihak RM Pagi Sore cabang P*K akhirnya menyampaikan klarifikasi. Dalam video permintaan maaf yang dikirimkan kepada agen perjalanan, pihak restoran menyebut insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi.

Kejadian ini murni karena miskomunikasi dan bukan unsur kesengajaan dari pihak manapun. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya yang telah terjadi dan berharap hubungan baik tetap terjaga dengan baik ke depannya," ujar perwakilan RM Pagi Sore cabang P*K.

Meski sudah ada klarifikasi, insiden tersebut tetap memicu reaksi di media sosial Malaysia. Salah satu akun agen perjalanan bernama bahkan menyerukan boikot terhadap RM Pagi Sore.

"Demi marwah Malaysia, kami dari Tripadikberadik akan boikot restoran Pagi Sore. Kami akan mendukung tempat makan lain yang lebih enak di Indonesia," tulis akun tersebut

Sejumlah warganet juga mempertanyakan sistem pembayaran restoran yang dinilai seharusnya bisa langsung memverifikasi transaksi pelanggan sebelum tuduhan disebarkan.

RM Pagi Sore sendiri dikenal sebagai salah satu rumah makan Padang yang cukup populer di kalangan wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Jakarta maupun Bandung.

14/05/2026

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menggagalkan penyelundupan 150 kilogram g***a yang dikemas dalam 7 karung di jalur Bukittinggi-Medan, Kabupaten Agam, Minggu dini hari (10/5), dan menangkap empat tersangka jaringan narkotika lintas provinsi.

Kepala BNNP Sumbar Ricky Yanuarfi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan peredaran narkotika di wilayah Bukittinggi.

“Tim Pemberantasan BNNP Sumbar bergerak berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di wilayah ini,” ujar Ricky Yanuarfi, Rabu (13/5/2026).

BNNP Sumbar kemudian melakukan penyelidikan bersama tim intelijen sejak Sabtu (9/5). Dari hasil pemantauan, petugas menduga para pelaku membawa g***a dari Mandailing, Sumatera Utara, menuju Sumatera Barat.
Operasi penangkapan dilakukan di kawasan Palupuah, Kabupaten Agam. Petugas menghentikan dua mobil yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Mobil Toyota Agya kuning BA 1527 XF ditumpangi MI alias A (31) dan DR (35). Sementara Daihatsu Sigra silver BA 1669 EV dikendarai A (31) bersama NLP (28), pedagang ayam asal Payakumbuh.

Saat penggeledahan mobil Sigra, petugas menemukan tujuh karung putih merek terigu yang dibungkus plastik biru. Setelah diperiksa, karung tersebut berisi 150 bungkus g***a dengan total berat mencapai 150 kilogram.

Selain narkotika, petugas turut menyita dua unit mobil, tujuh telepon genggam, dan satu tas sandang sebagai barang bukti.

Ricky menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu aparat memberantas narkoba.

“Kami mengimbau masyarakat terus aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” katanya

Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, dan denda hingga Rp10 miliar.

Pengungkapan 150 kilogram g***a ini menjadi salah satu kasus besar narkotika di Sumatera Barat tahun 2026. BNNP Sumbar memastikan pengembangan kasus terus dilakukan untuk membongkar jaringan pemasok dan jalur distribusi narkoba lintas provinsi.

03/05/2026

Dana darurat pemerintah tergerus, pembayaran utang pun seret. Jika nekat mencetak uang, hiperinflasi tinggal menunggu waktu.

Radio Ranah Minang Pro 4

13/06/2026

11/06/2026

07/06/2026

01/06/2026

31/05/2026

28/05/2026

27/05/2026

20/05/2026

14/05/2026

03/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category