Beragam kejadian

02/01/2026

Terserah🙅🙅🙅🙅🙅

02/01/2026

30/12/2025

AKHIR....

MENKEU PURBAYA TEGASKAN KEBIJAKAN DANA DESA FINAL!L, TAK GENTAR MESKI DIDEMO 50RIBU KADES!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi aksi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025. Purbaya menegaskan, pada penyaluran Dana Desa tahap II pemerintah hanya mengucurkan sekitar Rp 7 triliun, karena sebagian anggaran ditahan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). la memastikan tidak ada perubahan kebijakan Dana Desa tahun ini dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat final meski ada aksi protes dari para kepala desa.

29/12/2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirimkan 1.000 unit generator set (genset) untuk membantu penerangan sekitar 35 ribu rumah di sejumlah wilayah Aceh yang masih mengalami keterbatasan listrik. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan dan pemerataan akses energi.

Bahlil menyebut pengiriman genset tersebut sebagai langkah darurat agar aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama pada malam hari. la menegaskan listrik merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terlalu lama terputus atau tertinggal di daerah tertentu.

Menurut Kementerian ESDM, genset akan didistribusikan secara bertahap ke desa-desa prioritas yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Pemerintah daerah setempat juga dilibatkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur energi di wilayah luar Jawa, termasuk Aceh, sambil menunggu pembangunan jaringan listrik permanen rampung

29/12/2025

HASMBUHHHHLAAAH

Sulit diterima akal sehat, perusahaan yang diberikan hak monopoli bisnis namun keuangannya malah babak belur. Utang naik sementara cuan atau untungnya anjlok. Seperti yang dialami perusahaan setrum pelat merah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut, aji mumpung PLN, perusahaan setrum pelat merah itu, mengalami penurunan laba, sementara utangnya semakin gemoi alias gemuk.

"Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari," papar Uchok kepada Inilahcom.

26/12/2025

Polisi menangkap empat orang terkait praktik debt collector ilegal berkedok mata elang di Gresik yang diduga menyebarkan data pribadi nasabah melalui aplikasi Gomatel-Data R4 Telat Bayar.

Empat orang diamankan telah diamankan dan dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.nisaris), "Sudah kita tetapkan sebapalutama), tersangka dua orang. FE komisaris dan JK IT-nya." kata Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya.

Berikut peran empat orang yang diamankan!

26/12/2025

Profesi debt collector kerap mendapat sorotan publik akibat ulah oknum yang melakukan penarikan kendaraan secara ilegal dan disertai intimidasi. Namun di balik stigma negatif tersebut, debt collector resmi dan bersertifikat ternyata bekerja di bawah sistem yang ketat, termasuk kewajiban membayar pajak atas penghasilannya.

Tak banyak yang mengetahui, penghasilan para debt collector resmi ternyata dikenai pajak sebesar 2 persen. Ketentuan ini berlaku bagi debt collector yang bekerja melalui perusahaan pembiayaan atau pihak ketiga (outsourcing) yang telah memiliki legalitas dan sertifikasi profesi.

Dipotong Langsung Sesuai Aturan Pajak
Pajak sebesar 2 persen tersebut umumnya merujuk pada PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 21, tergantung pada status hubungan kerja dan bentuk penghasilan yang diterima.

Pemotongan pajak biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan penyalur jasa atau lembaga pembiayaan tempat debt collector bernaung.

"Debt collector resmi tidak bekerja sembarangan. Mereka terdaftar, memiliki sertifikat profesi, dan penghasilannya dilaporkan serta dipotong pajak sesuai ketentuan," ujar seorang praktisi pembiayaan yang enggan disebutkan namanya.

Berbeda dengan Debt Collector Ilegal

Ketentuan perpajakan ini sekaligus menegaskan perbedaan antara debt collector resmi dengan mata elang (matel) ilegal yang kerap beroperasi di jalanan.

Debt collector ilegal tidak memiliki kontrak kerja jelas, tidak tercatat secara hukum, dan tentu saja tidak tersentuh kewajiban pajak.

Sementara itu, debt collector resmi bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengedepankan pendekatan persuasif, serta dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan di jalan.

Diatur OJK dan Wajib Sertifikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengatur bahwa tenaga penagihan wajib memiliki sertifikat profesi penagihan dan hanya boleh bertindak sesuai hukum.

Penarikan kendaraan bermotor pun harus melalui mekanisme resmi, termasuk adanya putusan pengadilan atau kesepakatan tertulis.

Dengan adanya kewajiban pajak ini, profesi debt collector resmi sejatinya memiliki kedudukan yang setara dengan pekerja formal lain yang tunduk pada aturan ketenagakerjaan dan perpajakan.

Edukasi Publik Masih Diperlukan

Meski demikian, stigma negatif terhadap profesi debt collector masih kuat di tengah masyarakat. Kurangnya edukasi membuat publik kerap menyamaratakan seluruh penagih utang sebagai pelaku kekerasan.

Padahal, keberadaan debt collector resmi justru menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri pembiayaan, sekaligus memastikan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur berjalan seimbang.

26/12/2025

Industri pembiayaan kendaraan menegaskan bahwa lebih dari 95 persen kasus penindakan kendaraan oleh penagih lapangan atau mata elang (matel) bukan terjadi karena penarikan sepihak terhadap debitur aktif. Sebagian besar kendaraan yang ditindak justru sudah berpindah ke tangan pihak ketiga, meski status kredit belum lunas. Fenomena penjualan kendaraan bermotor hanya bermodal STNK tanpa BPKB marak di media sosial, membuat cicilan berhenti, alamat debitur tidak valid, dan perusahaan leasing kehilangan akses komunikasi dengan peminjam awal.

Dampaknya, sepanjang 2025 perusahaan pembiayaan memperketat persetujuan kredit secara signifikan. Jika dulu tujuh hingga delapan dari sepuluh aplikasi bisa lolos, kini hanya empat atau lima yang disetujui. Kebijakan ini bertujuan menekan kredit bermasalah sekaligus mencegah spekulasi penjualan kendaraan kredit. Meski begitu, proses penagihan tetap harus mengikuti aturan OJK dan Kementerian Hukum dan HAM, tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum

26/12/2025

Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegasnya membela Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). la menyinggung budaya politik yang dinilainya kurang baik terhadap pemimpin yang sudah tidak lagi menjabat.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, pada Kamis (6/11/2025).

Prabowo mengaku prihatin melihat munculnya kebiasaan sebagian pihak yang menjelekkan pemimpin setelah tidak lagi berkuasa. la menilai hal itu sebagai budaya yang harus diubah.

Prabowo juga menepis anggapan dirinya masih dikendalikan oleh Jokowi atau merasa takut terhadap mantan kader PDIP tersebut.

24/12/2025

STUMBLE GUYS EXE - UDIN Din dun Madin Dindun anomali