https://www.tiktok.com/@beritaseputarnusantara, http://www.youtube.com/@beritaseputarnusantara

Berita Seputar Nusantara, Jakarta (2026)

14/05/2026

NADIEM ANWAR MAKARIM KECEWA BERAT USAI DITUNTUT 18 TAHUN PENJARA DI KASUS CHROMEBOOK

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, meluapkan kekecewaan dan mengaku sangat terpukul usai mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada hari Rabu (13/5/2026).

Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun serta membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun. Jika tidak dibayar, tuntutan itu diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 9 tahun.

“Ini adalah hari yang sangat... sangat... sangat mengecewakan,” ujar Nadiem kepada awak media usai sidang.

Ia mengaku perasaannya semakin terpukul setelah mengetahui mantan staf khususnya, Ibrahim Arief alias Ibam, divonis 4 tahun penjara sehari sebelumnya.

“Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya, mulai dari keputusan kemarin terhadap Ibam, keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal,” katanya.

Nadiem juga menyoroti total ancaman hukuman yang harus dijalaninya apabila tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, menurut perhitungannya, total masa hukuman dapat mencapai 27 tahun.

“Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. 18+9, dan uang pengganti lebih besar dari nilai harta kekayaan yang saya miliki,” ucapnya.

Ia mempertanyakan dasar hukum tuntutan jaksa, karena selama proses persidangan dirinya meyakini tidak ada bukti aliran dana maupun pelanggaran administrasi yang terbukti secara materiil.

“Saya dituntut kejaksaan 28 tahun untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apa pun, tidak ada unsur korupsi apa pun dalam kasus saya,” lanjutnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem menilai tuntutan jaksa tidak profesional dan mengabaikan fakta persidangan. Menurut mereka, kenaikan harta kliennya berasal dari pergerakan saham di bursa, bukan hasil tindak pidana korupsi.

Sidang lanjutan dijadwalkan akan digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya.

14/05/2026

KETUA UMUM GRIB JAYA HERCULES ANCAM SIAPA-SIAPA SAJA YANG AKAN MENGGULINGKAN PRABOWO

JAKARTA — KETUA Umum GRIB Jaya, Hercules, bersama jajaran pengurusnya menyatakan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai berupaya ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam keterangannya, Hercules menegaskan bahwa dirinya mengetahui kelompok maupun pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Prabowo Subianto. Ia juga menyebut seluruh anggota organisasinya siap menghadapi siapa pun yang berupaya menjatuhkan pemerintah.

“Kamu jual saya beli. Kamu paksakan saya borong!” ujar Hercules dengan nada tegas dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa GRIB Jaya siap berdiri di garda terdepan untuk melawan kelompok yang dinilai hendak menggoyang kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan di tengah dinamika politik nasional saat ini.

13/05/2026

LAPOR KE POLISI TIDAK DITANGGAPI MALAH DISURUH LAPOR KE BABINSA TNI

SEORANG perempuan melaporkan kasus pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi di kawasan Babakan Perumnas Baranangsiang. Dalam keterangannya, ia menyebut insiden tersebut diduga melibatkan seorang oknum anggota polisi berinisial Ipda HS.

Menurut pengakuannya, setelah kejadian dirinya berupaya mencari keadilan dengan melapor ke Polsek Bogor Timur dan Polresta Bogor. Namun, ia mengaku laporannya tidak mendapatkan tanggapan.

Tidak berhenti sampai di situ, perempuan tersebut kemudian mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan aduannya. Akan tetapi, ia menyebut hasilnya tetap sama karena tidak mendapat respons yang diharapkan.

Ia bahkan mengaku diarahkan untuk melapor ke Babinsa TNI. Merasa kecewa dan tidak memperoleh kepastian hukum, perempuan itu akhirnya membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri.

Surat terbuka tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah ke media sosial pada hari Senin (11/5/2026) dan kini menjadi perhatian publik. Dalam video itu, ia meminta agar kasus yang dialaminya mendapat perhatian serius serta penanganan yang adil dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan yang disampaikan perempuan tersebut.

13/05/2026

GUBERNUR JABAR SOROTI MENTALITAS CARI AMAN, SEBUT INDONESIA SULIT MAJU JIKA SEMUA BERPIKIR NORMATIF

BANDUNG, BSN — DEDI Mulyadi kembali melontarkan pernyataan tegas terkait pola pikir para pemangku kepentingan di Indonesia. Menurutnya, kebiasaan mencari aman dan hanya berpikir normatif menjadi salah satu penghambat kemajuan bangsa.

Dalam pernyataannya, ia menilai banyak pihak masih lebih mementingkan kenyamanan jabatan dan kepentingan pribadi dibanding mendorong perubahan nyata.

“Kalau kita semua berpikir cari aman, Indonesia tidak akan maju-maju, karena semuanya berpikir normatif,” ujarnya tegas.

Ia mencontohkan, kepala daerah kerap berpikir bagaimana bisa terpilih kembali menjadi gubernur atau bupati, aparatur sipil negara (ASN) fokus agar tunjangan kinerja tidak berkurang, sementara anggota legislatif memikirkan agar dana pokok pikiran tetap aman.

Menurutnya, pola pikir semacam itu membuat energi pembangunan tersandera oleh kepentingan kekuasaan dan jabatan, bukan kepentingan masyarakat luas.

Dedi menegaskan, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan dan terobosan baru agar Indonesia mampu bergerak lebih cepat menuju kemajuan. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk meninggalkan mentalitas zona nyaman dan mulai bekerja dengan orientasi hasil.

Dedi meminta aparatur pemerintah mengutamakan pekerjaan konkret dan solusi di lapangan, daripada terjebak dalam pembicaraan atau perencanaan yang terlalu normatif dan imajinatif.

Pembangunan di Jawa Barat didorong berdasarkan realitas hidup masyarakat dan filosofi alam, bukan sekadar laporan yang dipoles (visualisasi).

Dalam mengatasi masalah di Jawa Barat, ia berani mengambil langkah yang dianggap kontroversial, namun tegas untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, bukan untuk kepentingan pribadi, seperti menutup tambang pasir, tambang emas ilegal, merobohkan bangunan restoran, villa dan tempat wisata di jalur Puncak.

13/05/2026

Jakmania Terus Dukung Tim Kesayangannya

13/05/2026

Pengendara Mobil Putih Panik Dikejar Debt Colector

12/05/2026

JURI LCC EMPAT PILAR MPR RI DICOPOT, MPR AKUI KESALAHAN PENILAIAN DI FINAL PROVINSI

KONTROVERSI penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat provinsi yang sempat viral di media sosial berujung sanksi tegas. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang terlibat dalam insiden tersebut.

Keputusan itu diambil setelah muncul sorotan publik terkait proses penilaian pada babak final yang dinilai tidak adil. Dalam tayangan yang beredar luas, juri disebut memberikan nilai minus terhadap jawaban peserta yang dianggap benar, sehingga memicu protes dari berbagai pihak.

Sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia turut mengecam kejadian tersebut. Mereka menilai telah terjadi kelalaian serius dalam pelaksanaan lomba yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas dan sportivitas.

Pihak penyelenggara pun mengakui adanya kesalahan dalam proses penjurian. Selain menyampaikan permintaan maaf kepada peserta, sekolah dan masyarakat, mereka juga menjatuhkan sanksi berat berupa penonaktifan seluruh unsur panitia yang terlibat langsung dalam kontroversi tersebut.

Tak hanya itu, beberapa anggota MPR RI bahkan meminta agar babak final lomba diulang demi menjamin rasa keadilan bagi seluruh peserta.

Sebagai tindak lanjut, panitia menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, seleksi juri, serta tata kelola acara ke depan.

Mereka berharap insiden serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap kegiatan edukatif yang membawa nama Empat Pilar bangsa dapat dipulihkan.

12/05/2026

GUS ROZIN TEGASKAN TERSANGKA KEKERASAN SEKSUAL DI PATI BUKAN KIAI, MELAINKAN DUKUN BERKEDOK AGAMA

NAHDLATUL Ulama melalui PWNU Jawa Tengah akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pati. Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa tersangka bernama Ashari (AS) bukanlah seorang kiai, melainkan dukun yang memanfaatkan simbol agama untuk menjalankan aksinya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik sekaligus menjaga marwah lembaga pesantren dan ulama. Menurut Gus Rozin, pelaku tidak memiliki latar belakang keilmuan agama maupun status sebagai pengasuh pesantren dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia disebut hanya menyamar sebagai tokoh agama dengan memanfaatkan praktik pengobatan ritual layaknya dukun, sehingga mampu meyakinkan para korban dan lingkungan sekitar.

Selain itu, lembaga pendidikan yang diduga dikelola pelaku, yakni Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Pati, dipastikan tidak terdaftar di Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama.

PWNU Jawa Tengah juga mengutuk keras tindakan asusila tersebut, dan mendesak aparat kepolisian agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, pesantren ilegal milik pelaku kini telah resmi ditutup sebagai tindak lanjut atas kasus yang menghebohkan masyarakat tersebut.

12/05/2026

BENTROKAN SUPORTER PERSIB BANDUNG VS PERSIJA JAKARTA PECAH DI SEJUMLAH WILAYAH JAWA BARAT

PURWAKARTA – BENTROKAN antar kelompok suporter terjadi usai pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada 10-11 Mei 2026. Kericuhan dilaporkan pecah di sejumlah wilayah, dengan insiden terbesar terjadi di Purwakarta.

Bentrokan terjadi pada Minggu malam, 10 Mei 2026, di pusat Kota Purwakarta, terutama di Jalan Laksamana Laut RE Martadinata. Kerusuhan dipicu ketegangan pasca pertandingan yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta.

Ratusan orang disebut terlibat aksi saling serang di jalanan. Situasi tersebut sempat membuat arus lalu lintas lumpuh total dan menimbulkan kepanikan warga sekitar, yang berusaha menjauh dari lokasi bentrokan.

Personel gabungan dari Kepolisian dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi untuk membubarkan massa serta mengendalikan keadaan. Setelah beberapa waktu, situasi berangsur kondusif meski aparat tetap melakukan penjagaan ketat.

Dedi Mulyadi turut merespons insiden tersebut. Ia meminta agar fanatisme suporter tidak melampaui batas dan menegaskan pentingnya pembinaan terhadap para pelaku bentrokan.

Selain di Purwakarta, ketegangan suporter pascalaga juga dilaporkan terjadi di Karawang, Kuningan dan Bogor pada tanggal yang sama. Bentrokan di sejumlah daerah tersebut melibatkan gesekan antara pendukung Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Pihak berwenang mengimbau seluruh suporter agar menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi, demi menjaga keamanan bersama.

12/05/2026

GUBERNUR DEDI MULYADI WACANAKAN PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BANDUNG, BSN — GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, berencana menghapus pajak kendaraan bermotor setelah seluruh infrastruktur jalan di wilayahnya dinilai sudah mulus, bagus, memadai, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Menurut rencana tersebut, setiap ruas jalan nantinya akan dilengkapi fasilitas modern seperti CCTV, pos pengamanan, mobil derek, ambulans, hingga sistem drainase yang baik agar mampu mengalirkan air saat hujan deras.

Setelah seluruh sarana tersebut terpenuhi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengganti pajak kendaraan bermotor dengan sistem jalan berbayar. Dalam skema itu, masyarakat hanya membayar ketika menggunakan jalan.

“Kalau tidak menggunakan jalan, maka tidak perlu membayar. Namun jika kendaraan membawa beban berat, tentu tarifnya akan lebih tinggi,” demikian gagasan yang disampaikan Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga Jawa Barat, sehingga beban biaya disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan jenis kendaraan.

Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Dedi Mulyadi menyebut tim ahli tengah meneliti kemungkinan penerapan sistem tersebut, termasuk regulasi, kesiapan infrastruktur, serta dampaknya terhadap masyarakat.

12/05/2026

Pedagang Kaki Lima Ngamuk Melemparkan Dagangannya

Berita Seputar Nusantara

14/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Establishment

Shortcuts

Share