Inderapura Punya Cerita

28/10/2025

https://youtu.be/pTbKKxIoigU?si=cetzLlARpkIzbEf0

Tuntutan Hak Masyarakat Indrapura Tidak Dipenuhi Akses Jalan PT. INCASI Raya Diputus Ratusan masyarakat di dua Kecamatan, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamata...

14/09/2023

Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur dan bangga karna salah satu ikonik kuliner khas inderapura kembali di akui dan ditetapkan menjadi salah satu bagian warisan budaya tak benda Negara Republik Indonesia.. yaitu kuliner "Rendang lokan" khas Inderapura, Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

Hal tersebut di tetapkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pada tanggal 31 Agustus 2023.

Ini menjadi motivasi kita semua agar selalu tetap menggali dan mengekspos semua potensi seni, c***r budaya yang ada di inderapura..

Sebelumnya salah satu kesenian tari khas inderapura juga sudah di tetapkan sebagai warisan budaya tak benda Republik indonesia yaitu "Tari Sikambang manih" yang di pentaskan oleh Sanggar Seni Puti Gubalo Intan, Nag.Tluk Kualo Inderapura, Kec.Airpura. Inderapura.

Selanjutnya, sedang di upayakan juga Rumah gdang mangku bumi inderapura, ( simpang tiga muara sakai ) untuk menjadi salah satu c***r budaya Republik Indonesia, hal tersebut juga bertujuan agar adanya perhatian khusus pemerintah daerah maupun pusat untuk membantu melestarikan dan merawat aset fisik sejarah kejayaan kesultanan inderapura pada masa lalu.

Ayooo.... kita eksplor dan ekspos semua potensi seni dan budaya inderapura,..

Nopugho Neghing Ba Sejarah..
------------------------------

31/05/2023

Gubernur Mahyeldi Tugaskan Dinas PSDA Lakukan Kajian untuk Normalisasi Bantaran Sungai Batang Inderapura.

Padang-- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi Wali Nagari Inderapura Barat, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan di Istana Gubernuran, Rabu (31/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Wali Nagari Inderapura Barat, Rozi Adwan meminta dukungan Gubernur untuk menormalisasi bantaran Sungai Batang Inderapura yang sudah menyempit dan dangkal. Menurutnya, saat ini ketika curah hujan tinggi sungai tersebut sering meluap dan mengancam pemukiman masyarakat di Kampung Tanjung Batang Kapas, Nagari Inderapura Barat.

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Masyarakat Kampung Tanjung Batang Kapas tapi juga berpotensi mengancam pemukiman masyarakat di kampung Tanjung Medan Nagari Muara Sakai.

"Kedatangan kami hari ini, bertujuan untuk melaporkan kondisi aliran sungai di kampung kami yang sudah menyempit dan dangkal. Ketika musim hujan, sungai tersebut sering meluap dan banjir," ungkap Wali Nagari Inderapura Barat.

Menurutnya, bantaran sungai yang perlu di normalisasi tersebut tidak terlalu panjang, namun untuk pembangunannya tentu sulit untuk dilakukan oleh pihak nagari karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Mengingat permasalahan ini sangat urgen, Rozi selaku Wali Nagari berharap kepada pak Gubernur agar dapat membantu pembangunan normalisasi tersebut dalam waktu dekat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada masyarakat setempat.

"Permasalahan ini sangat urgen, dimana selain mengakibatkan rumah warga terendam juga berdampak terhadap bangunan disekitarnya seperti sekolah dan Kantor Wali Nagari. Beberapa kali kantor kita juga ikut terendam akibat luapan sungai tersebut," ujarnya.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan Ia akan menugaskan dinas terkait untuk mempelajari permasalahan tersebut.

Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat itu penting untuk ditindaklanjuti, agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa menjadi solusi dari permasalahan, tentu sebelumnya perlu dilakukan kajian-kajian teknis.

"Kita akan tugaskan OPD terkait untuk melakukan peninjauan, agar mereka dapat mempelajari dan mengkaji secara teknis. Kita ingin setiap tindakan yang dilakukan betul-betul tepat sasaran dan menjadi solusi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kabid SDA Sumbar, Rahmad Yuhendra yang hadir mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut menyebut sebelumnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak luapan Sungai Batang Inderapura. Tapi memang belum sampai melakukan normalisasi karena keterbatasan anggaran.

"Khusus untuk Sungai Batang Inderapura sendiri, sebenarnya kami sudah lakukan beberapa langkah antisipasi dan kajian perencanaan namun memang belum sampai melakukan normalisasi. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, tentu butuh waktu dan beberapa tahapan dalam pengusulannya," kata Rahmad.

Ia menuturkan, Pihaknya sangat serius untuk itu, sesuai arahan dari Bapak Gubernur ketika terkait dengan kepentingan masyarakat banyak setiap OPD harus cepat dan bijak dalam bertindak.

"Berdasarkan perhitungan teknis kami, anggarannya yang dibutuhkan untuk menormalisasi bantaran sungai tersebut sekitar 5 Milyar rupiah. Nanti, akan kita usulkan kebutuhan tersebut melalui TAPD," sebut Rahmad. (Cen)

22/05/2023

*Sultan Inayatsyah Daulat Yang Dipertuan Inderapura Minangkabau Pimpin NAS Nusantara*

Jakarta

Para Sultan yang menggagas berdirinya Naqobatul Asyraf Salatin Nusantara (NAS Nusantara) mengangkat Sutan Rusdal F SH bergelar Sultan Inayatsyah Daulat Yang Dipertuan Inderapura Minangkabau sebagai Ketua.

Rapat yang dihadiri oleh Sultan Inderapura Minangkabau, Putera Mahkota Kerajaan Parigi, BABAD BANTEN, Keturunan Kerajaan Sikka NTT, Pimpinan Pesantren, Sejarawan Bekasi dan Cucu Wakil Presiden RI ke 4 Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah berlangsung penuh kehangatan dan visioner.

Menurut ketua tim adhoc Pendiri NAS Nusantara Andi Oza Tagunu Putera Mahkota Kerajaan Parigi Sulawesi Tengah menjelaskan kepada anekafakta.com (Selasa,16/05/2023) bahwa Lembaga NAS Nusantara ini sangat penting untuk kami didirikan sebab ke depan tantangan Bangsa Indonesia tidaklah ringan dan mudah. Terlebih dengan fenomena Polemik Nasab Klan Baalawi yang dipertanyakan keabsahannya dalam Risalah Ilmiah Kyai Haji Imaduddin Utsman Al Bantani membuat kami semua bersiap untuk mengantisipasi skenario masa depan Bangsa Indonesia.

Sementara, Sultan Inayatsyah Daulat Yang Dipertuan Inderapura Minangkabau Sutan Rusdal F SH mengatakan, menurut Ranji Silsilah Nasab yang dimiliki dan disimpan oleh Kesultanan Inderapura Minangkabau bahwa semua Pemimpin Bangsa Indonesia seperti Bapak Ir Soekarno, Bapak Jenderal Soeharto, Bapak BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri, Jenderal SBY, Presiden Haji Jokowi.

Bahkan Para Wakil Presiden seperti Mohamad Hatta, Sultan HB IX, Adam Malik, Jenderal Soedharmono, Jenderal Umar Wirahadikusumah, Prof Budiono, Haji Yusuf Kalla, dan KH Makruf Amin memiliki ikatan nasab persaudaraan yang saling terkait.

Jadi menurut kami, Persaudaraan Nusantara ini harus kami jaga, kami rawat serta kami kawal agar bisa saling Asih, Asuh dan Asah yang sangat berguna bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Terlebih di zaman metaverse ini, kekuatan spritual bangsa sangat penting bagi kekokohan kehidupan berbangsa kita.

Ancaman Bangsa yang tidak terlihat secara kasat mata daging, insyaallah dengan kekuatan spiritual bisa terlihat dengan jelas. Seperti ancaman Ideologi yang masih terus bergentayangan yang masih didengungkan oleh sekelompok anak bangsa yang tidak paham sejarah perjuangan Bangsa. Ideologi Khilafah, Komunisme atau Globalisme merupakan ancaman serius bila kita tidak membaca dengan seksama dan cermat.

NAS Nusantara kami dirikan sebagai wadah berhimpunnya para Sultan, dzuriat Walisongo serta para keturunan pejuang bangsa yang sudah jelas secara nasab dan sanadnya.

Siapapun boleh bergabung di NAS Nusantara asal memiliki bukti yang kuat sebagai Sultan, dzuriat Walisongo serta para pejuang bangsa yang sudah berkontribusi bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tandas Sultan Yang Dipertuan Inderapura Minangkabau Sutan Rusdal F SH.

16/08/2022

Kemeriahan HUT RI yang Ke 77
Di inderapura.😍♥️♥️♥️🇮🇩

"Merah darahku! Semangat selalu berkobar hingga tetesan darah terakhir. Putih tulangku! Teguh pendirian untuk Indonesia yang tidak mudah pudar, walaupun panasnya perjuangan menembus sampai ke tulang. Bangkitlah, Indonesia-ku!"

Dirgahayu Republik Indonesia yang Ke 77 tahun
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2022

Klik link Biru di bawah ini untuk menonton..

https://youtu.be/QBTngrBCDPE

Like, Coment & Share😍🇮🇩

31/05/2022

https://youtu.be/HJ3_NI2Wxz0

31/05/2022

https://youtu.be/j9acXDIZJl8

31/05/2022

https://mediata.co.id/berita/sengketa-lahan-berujung-maut

Pesisir Selatan, Mediata.co.id - Salah seorang  warga  Koto Pandan Nagari Inderapura Timur, Kecamatan Air Pura berinisial SN (51) tewas  tertembak setelah cekcok di lahan perkebunan pad...

17/05/2022

Hari ini 17 Mei 2022 DPP Apkasindo merencanakan akan menggelar Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas, selanjutnya akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan petani terkait anjlok nya Harga Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 70 persen di 22 Provinsi produsen sawit.

Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia.

Aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 kabupaten/kota DPD Apkasindo dari 22 provinsi.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Presiden Joko Widodo melindungi 16 juta petani sawit sebagai dampak turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin mengatakan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

"Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit," ujarnya.

Gulat mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya," katanya.

Menurut dia, semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan melarang ekspor CPO dan Bahan Baku MGS.

Oleh karena itu Apkasindo juga meminta Presiden tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).

Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, pihaknya meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

Kami yakin pasti klir kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," ujarnya.

Apkasindo juga meminta pemerintah segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik dan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian kelangkaan MGS tidak bersifat musiman atau terus terulang.

Selain itu, lanjut Gulat, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan No. 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

Padahal, tambahnya, petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha) sedangkan yang 93 persen yakni petani swadaya terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun..

25/04/2022

Awal mula kericuhan..

1*Harga CPO naik karena kebutuhan internasional meningkat..
2*Pemerintah menyiasati agar rakyat bangsa ini tidak kena imbasnya dengan menyupsidi minyak goreng dengan membeli CPO sesuai dengan harga pasar internasional dengan menunjuk sebuah perusahaan Wg sebagai produsen minyak sayur sebagai rekan,pemerintah membeli CPO buat dikelolah menjdi minyak goreng sebanyak 20% dr jumlah produksi CPO.
3*pemerintah menunjuk sebuah perusahaan buat menyalurkan minyak subsidi ke masyarakat.
4* ternyata minyak tidak disalurkan ke masyarakat terjadilah kelangkaan minyak goreng
5*masyarakat mengeluh dan menyalahkan pemerintahan dan akhirnya dilakukan penyelidikan dikemanakan minyak subsidi..?
6* Mendag tak sanggup menemukan nya dan akhirnya mencabut subsidi buat mengurangi kerugian negara yg tak bermanfaat bagi rakyat.
7* harga minyak kembali ke harga pasar internasional minyakpun kembali bermunculan
8*kejaksaan menemukan dan menangkap mafia yg melakukan pencurian minyak subsidi.ternya perusahaan yg ditunjuk oleh pemerintah itu sendiri yg bermain bekerja sama dengan dirjen perdagangan..
9* ehh sekonyong² orang dungu mengambil kebijakan melarang exspor CPo
10* produsen CPO kebingungan mau jual kemaana CPO mereka yg menumpuk di gudang penyimpanan ditambah produksi setiap hari karena hanya 20% dr total produksi yg dibutuhkan bangsa ini yg 80% mau dijadikan apa dibuangkah..??
11* pengusaha CPO mengambil kebijakan agar tidak merugi terlalu dalam mengurangi produksi CPO
12* akhirnya harga TBS pun terjun bebas masih sukur ada yg mau beli
13* petani sawit menjerit karena harga TBS tidak sesuai lagi dengan biaya perawatan.(merugi)

Catatan
1*siapa yg salah disini
Pengusaha..? Petani..? Atau pemerintah yg melarang exspor..?
2* yg melakukan kesalahan PT.WG dan oknum pemerintah
3* kenapa yg dihukum kok semua pengusaha dan petani(rakyat bangsa ini)..?
Dikemanakan akalmu hingga menghukum orang yg tak bersalah..??

Pendapat dan saran saya

1* hukumlah perusahan yg melanggar hukum yaitu PT.WG
2*cabut izin perusahaan agar menjadi efex jera bagi perusahaan lain yg ingin coba² melanggar hukum.
4*kembalikan izin exspor..
Dan bila pemerintah mau menurunkan minyak goreng subsidi kembali tunjuk perusahaan yg bersih awasi dengan ketat.
Karena dengan melarang exspor merugikan rakyat menguntungkan mafia CPO..
Mafia CPO beli CPO dengan murah menyeludupkan CPO keluar dengan keuntungan 100% dengan bermain ditengah laut bersama oknum pejabat pemerintah..

Salam akal sehat..🙏🙏🙏✌️✌️

27/03/2022

https://mediata.co.id/berita/lima-bamus-terpilih-di-pesisir-selatan-tak-kunjung-dilantik

Pesisir Selatan, Mediata.co.id - Tak jelas apa alasan ditundaya pelantikan Bamus nagari di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan. Padahal, prosesi pemilihan Bamus di lima nagari ujung pesisir it...

17/03/2022

https://youtu.be/-Oy9NHc-VCQ