Hubaib Faris

Hubaib Faris Berbagi Informasi
(3)

Sebanyak 568 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kota Salatiga terindikasi melakukan transaksi judi online...
03/09/2026

Sebanyak 568 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kota Salatiga terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol. Akibat indikasi tersebut, penyaluran bansos kepada ratusan KPM untuk sementara dihentikan dan mereka masuk status exclude. Namun, status terindikasi judol belum otomatis berarti penerima terbukti bermain judi online.

Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga Riani Isyana Pramasanthi menjelaskan, KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judol dapat mengajukan mekanisme sanggah. Indikasi tersebut muncul berdasarkan pemadanan data transaksi sehingga masih perlu diverifikasi untuk memastikan pihak yang sebenarnya menggunakan rekening atau identitas yang tercatat dalam sistem.

Untuk mengajukan sanggah, KPM harus membuat surat pernyataan sesuai template yang tersedia dan diketahui RT, RW, serta kelurahan. Dokumen tersebut kemudian diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan pendampingan pihak kelurahan atau pendamping sosial. Selain sanggah, KPM juga dapat mengikuti mekanisme Stop Judi Online dengan menutup rekening yang digunakan untuk menerima bansos.

Bansos yang dihentikan masih dapat diaktifkan kembali apabila sanggah atau proses Stop Judi Online disetujui Kementerian Sosial dan KPM tetap memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sebaliknya, Riani menegaskan bantuan dapat dihentikan secara permanen apabila penerima kembali terindikasi melakukan transaksi judi online setelah bansos diaktifkan kembali.



Sumber: Espos.id

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk kebutuhan kegiatan statistik pada...
03/09/2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk kebutuhan kegiatan statistik pada 2027. Pengajuan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 2 September 2026, saat kualitas data desil masyarakat yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial masih mendapat sorotan.

Dalam Nota Keuangan 2027, BPS memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp6,4 triliun. Namun, BPS menilai anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan lembaga, sehingga mengajukan tambahan Rp1,473 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp546 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp926 miliar untuk kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup dan pola konsumsi masyarakat.

Survei tersebut akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota pada 2027 sebagai basis penimbang penghitungan inflasi. BPS menargetkan hasilnya dapat mendukung penyajian angka inflasi hingga tingkat 514 kabupaten dan kota, bukan hanya 38 provinsi. Selain kebutuhan statistik, BPS juga menyebut banyak kantor di daerah mengalami kerusakan parah sehingga membutuhkan perbaikan.

Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyoroti ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Anggota Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta BPS segera memperbaiki data tersebut dan memberikan waktu maksimal dua minggu setelah masyarakat mengajukan sanggah melalui kanal yang disediakan. Pemutakhiran dinilai penting agar data desil sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan bantuan sosial tepat sasaran.

data

Sumber: AFU.ID

Pemerintah akan menguji coba skema bantuan sosial berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada awal 2027. Ke...
03/09/2026

Pemerintah akan menguji coba skema bantuan sosial berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada awal 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perubahan tersebut akan menggeser pola bantuan dari insentif pada produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Luhut menyampaikan rencana tersebut di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Pemerintah kini menyiapkan sistem pendataan penerima manfaat agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Dalam skema baru tersebut, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI), face recognition, dan biometrik. Teknologi digital dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dengan mengurangi interaksi langsung dalam proses administrasi bansos.

Pemerintah daerah akan dilibatkan dalam pendataan calon penerima dengan melakukan registrasi masyarakat yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan. Setelah sistem dan pendataan disiapkan, uji coba cash transfer ditargetkan berlangsung pada awal 2027 sebagai bagian dari perubahan tata kelola bansos pemerintah.



Sumber: Kompas.com

Pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU mulai menerapkan pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pertamina Patra N...
03/09/2026

Pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU mulai menerapkan pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyebut aturan tersebut masih dalam tahap transisi, uji coba, dan sosialisasi hingga 14 September 2026.

Pengecekan STNK saat ini diterapkan untuk BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar. Petugas SPBU akan mencocokkan data kendaraan pada sistem dengan STNK, terutama untuk mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi mengatakan setelah masa transisi berakhir pada 15 September, konsumen yang tidak membawa STNK tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Pertamina juga akan memasang spanduk sosialisasi di SPBU agar masyarakat memahami aturan baru.

Pengecekan STNK tersebut bukan untuk memeriksa status pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pertamina menegaskan kebijakan ditujukan untuk mencocokkan data kendaraan dan mencegah pengisian berulang, sementara penerapan aturan serupa untuk Pertalite masih dimungkinkan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku saat ini.



Sumber: detikSumbagsel

03/09/2026

Heboh Anggaran Podcast Kemenkop Senilai Rp 103 M

03/09/2026

Motif Bambang Irawanto (53) tega membunuh dan membakar Sri Lestari (42) di pos ronda tepi Jalan Raya Purwodadi-Semarang, Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, diduga karena sakit hati.

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029 sebagai upaya mencapai swasembada garam nasional. ...
03/09/2026

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029 sebagai upaya mencapai swasembada garam nasional. Target tersebut dilakukan bertahap dengan menurunkan volume impor mulai 2026, setelah kebutuhan garam nasional selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Muhammad Qodari mengatakan volume impor garam ditargetkan turun dari sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, kemudian 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada 2029. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki garis pantai sangat panjang.

Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah menyiapkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN), salah satunya di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan tersebut dikembangkan hingga 2.000 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun, sementara tahap pertama seluas 616 hektare telah selesai dan sedang diuji coba untuk panen perdana pada November 2026.

Pemerintah juga menargetkan produksi garam nasional meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Total kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan mencapai 10.764 hektare melalui skema kerja sama pemanfaatan wilayah masyarakat dan investasi langsung.



Sumber: CNBC Indonesia

Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Pemerintah masih mengkaji pe...
03/09/2026

Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Pemerintah masih mengkaji pembatasan tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu belum diterapkan karena pemerintah masih memeriksa validitas data sosial ekonomi. Menurutnya, data pembagian desil harus akurat agar pembatasan subsidi tidak salah sasaran ketika nantinya diberlakukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pengendalian subsidi Pertalite dapat dilakukan dengan mengecualikan masyarakat desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, sementara subsidi Pertalite difokuskan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Saat ini desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite karena mekanisme dan sistem pembatasan masih dibahas. Masyarakat dapat mengecek status desil melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos atau situs DTSEN BPS dengan memasukkan NIK dan data yang diminta.



Sumber: Bisnis.com

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang turun langsung menyapu jalan-jalan k...
03/09/2026

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang turun langsung menyapu jalan-jalan kota. Langkah tersebut dilakukan setelah tenaga kebersihan yang selama ini membantu menjaga kebersihan kota dirumahkan karena berakhirnya masa kontrak kerja.

Kepala DLH Rembang Ika Himawan Affandi menjelaskan, kondisi tersebut membuat pihaknya mengandalkan ASN untuk sementara waktu. Para ASN turun ke lapangan untuk memastikan kebersihan jalan dan fasilitas publik tetap terjaga meski jumlah tenaga kebersihan mengalami pengurangan.

Situasi ini berkaitan dengan berakhirnya kontrak puluhan petugas kebersihan di Rembang. Berdasarkan pemberitaan terkait, sebanyak 61 petugas kebersihan mengalami berakhirnya masa kontrak, sementara DLH masih menunggu proses penganggaran melalui APBD Perubahan agar kebutuhan tenaga kebersihan dapat kembali ditangani.

Untuk sementara, ASN DLH menjadi bagian dari solusi agar pelayanan kebersihan kota tidak berhenti. Mereka turun langsung menyapu jalan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga lingkungan tetap bersih sambil menunggu kepastian anggaran dan kebijakan berikutnya dari Pemerintah Kabupaten Rembang.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2026 menjadi salah satu bansos reguler yang disalurkan pemerintah pad...
02/09/2026

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2026 menjadi salah satu bansos reguler yang disalurkan pemerintah pada periode Juli hingga September 2026. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan Rp200 ribu per bulan, sehingga pencairan tiga bulan sekaligus mencapai Rp600 ribu.

BPNT ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam desil satu sampai empat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran bansos dilakukan empat tahap dalam setahun, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, serta Oktober-Desember.

Penyaluran BPNT tahap ketiga disebut telah berlangsung secara bertahap sejak 20 Juli 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada September. Dana bantuan tersebut diperuntukkan membeli kebutuhan pangan seperti beras, sayur, minyak goreng, lauk-pauk, dan sumber protein untuk kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat dapat mengecek status penerima BPNT secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos menggunakan handphone yang terhubung internet. Pada laman resmi, penerima cukup memasukkan data KTP dan captcha, kemudian memilih menu pencarian untuk melihat status, jenis bantuan, serta periode penyaluran.

Address

Depok
16516

Telephone

+6281325710561

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hubaib Faris posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Hubaib Faris:

Shortcuts

Share