Hubaib Faris

Call Directions Website Contact the establishment

Hubaib Faris Berbagi Informasi

Perlinsos Digital menyiapkan sistem pemeriksaan data untuk menilai kelayakan masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai c...
06/10/2026

Perlinsos Digital menyiapkan sistem pemeriksaan data untuk menilai kelayakan masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos. Sistem menggunakan interoperabilitas data sehingga kondisi pendaftar dapat diperiksa melalui sejumlah basis data pemerintah tanpa harus mengunggah banyak dokumen.

Saat ini ada enam data yang disebut menjadi filter, yaitu desil kesejahteraan, status ASN, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah dalam keluarga, kepemilikan kendaraan roda empat, konsumsi serta daya listrik, dan kepemilikan sertifikat tanah. Untuk PKH dan Sembako, kriteria yang sedang digunakan dalam uji coba adalah desil 1–4.

Namun, masyarakat perlu memperhatikan bahwa filter tersebut masih dalam tahap uji coba dan dapat dievaluasi sebelum penetapan penerima PKH dan BPNT 2027. Sistem dapat menunjukkan kategori berpotensi layak atau tidak layak berdasarkan filter yang digunakan, tetapi hasil tersebut bukan jaminan seseorang pasti menerima bansos.



Sumber: Kompas.com

Memasuki Oktober 2026, sejumlah program bantuan pemerintah berpotensi kembali disalurkan kepada masyarakat setelah melal...
06/10/2026

Memasuki Oktober 2026, sejumlah program bantuan pemerintah berpotensi kembali disalurkan kepada masyarakat setelah melalui proses verifikasi dan validasi data. Program yang disebut antara lain bantuan beras 30 kilogram, PKH tahap IV, PBI-JK, Program Sembako atau BPNT, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan beras diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan atau total 30 kilogram, dengan sasaran sekitar 33 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga 4 DTSEN. PKH tahap IV periode Oktober–Desember memiliki nominal berbeda sesuai komponen penerima, sementara BPNT sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu jika disalurkan sekaligus tiga bulan.

Selain itu, PBI-JK memberikan pembebasan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah bagi kelompok yang memenuhi ketentuan. PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, dengan Oktober 2026 menjadi periode batas akhir proses verifikasi dan validasi data penerima. Pencairan maupun status penerima tetap mengikuti hasil verifikasi dan mekanisme masing-masing program.



Sumber: Suara Landak

Realisasi rumah subsidi di Kepulauan Riau mencapai 3.240 unit atau 93 persen dari kuota 3.458 unit hingga akhir Septembe...
06/10/2026

Realisasi rumah subsidi di Kepulauan Riau mencapai 3.240 unit atau 93 persen dari kuota 3.458 unit hingga akhir September 2026. Tingginya capaian tersebut membuka peluang tambahan kuota sekitar 3.000 hingga 5.000 unit pada tahun ini.

Realisasi terutama ditopang Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang. Di sisi lain, sekitar 157.570 keluarga di Kepri tercatat belum memiliki rumah, sehingga kebutuhan terhadap hunian bersubsidi masih cukup besar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah subsidi disebut memberikan sejumlah kemudahan, antara lain uang muka 1 persen, bunga flat 5 persen hingga lunas, pembebasan BPHTB dan PBG, serta perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran. Pemerintah daerah juga didorong aktif menyosialisasikan program agar masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan ketentuan dapat mengetahui serta memanfaatkannya.



Sumber: SIJORIKEPRI.COM

Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial kini dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Portal Perlindun...
06/10/2026

Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial kini dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos Kemensos. Layanan ini dapat digunakan untuk mengajukan sejumlah program, termasuk PKH dan BPNT atau Program Sembako.

Pendaftaran dilakukan melalui laman perlinsos.kemensos.go.id menggunakan NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah masuk dengan PIN IKD dan melakukan verifikasi wajah, pilih menu “Daftar Bantuan”, tentukan program yang ingin diajukan, lengkapi data termasuk ID pelanggan PLN jika tersedia, lalu kirim pengajuan dan simpan nomor registrasi.

Status pengajuan juga bisa dipantau melalui Portal Perlinsos pada menu “Program Bantuan Anda”. Status “Tahap proses verifikasi” berarti pengajuan masih diperiksa, sedangkan “Aktif” menunjukkan pendaftaran dinyatakan layak dan telah terverifikasi. Namun, pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos karena penetapan tetap berdasarkan verifikasi data dan persyaratan yang berlaku.



Sumber: MetroTVNews.com

Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk mendata masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial. Siste...
06/10/2026

Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk mendata masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial. Sistem ini dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah masuk dalam sistem tersebut hingga Desember 2026.

Perlinsos Digital mengintegrasikan sejumlah basis data, antara lain data kependudukan dari Dukcapil, DTSEN dari BPS, serta data PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi tersebut digunakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan membantu mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos.

Masyarakat juga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah membuka kesempatan bagi RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers menjadi Agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital. Sistem ini telah diuji coba di Banyuwangi dan direncanakan diperluas bertahap ke 42 kabupaten/kota sebelum diterapkan secara nasional pada 2027.



Sumber: VIVA.co.id

Pemkab Balangan melalui Bidang Perkim terus mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan...
06/10/2026

Pemkab Balangan melalui Bidang Perkim terus mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Rumah Swadaya (BRS). Dari target 1.000 unit rumah pada 2026, lebih dari 500 unit disebut telah selesai dikerjakan sehingga realisasinya sudah melampaui 50 persen.

Program tahun ini difokuskan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, dengan mempertimbangkan kondisi pascabanjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Nilai bantuan berbeda sesuai kebutuhan, mulai dari Rp30 juta untuk rehabilitasi rumah hingga Rp50 juta untuk pembangunan rumah baru. Dari total bantuan tersebut, 15 persen dialokasikan untuk upah tukang.

Selain memperbaiki rumah, Pemkab Balangan juga melakukan pendataan secara jemput bola. Tim di lapangan aktif mencari warga yang rumahnya belum layak huni untuk kemudian diusulkan dan didaftarkan sebagai calon penerima bantuan. Perbaikan difokuskan pada komponen atap, lantai, dan dinding atau ALADIN, dengan konstruksi menggunakan bahan kayu yang aman dan layak dihuni.



Sumber: BanjarmasinPost.co.id

Target pemerintah menangani 400.000 rumah melalui program bedah rumah tahun ini berpotensi berkurang. Menteri PKP Maruar...
06/10/2026

Target pemerintah menangani 400.000 rumah melalui program bedah rumah tahun ini berpotensi berkurang. Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menjelaskan, jumlah unit yang dapat ditangani bergantung pada kondisi rumah penerima karena tidak semuanya bisa direnovasi.

Jika rumah sudah terlalu rusak, pemerintah perlu membangun rumah baru. Biaya pembangunan baru lebih besar dibandingkan renovasi sehingga dengan anggaran yang tersedia, jumlah rumah yang bisa ditangani berpotensi turun menjadi sekitar 300.000-an unit. Namun, angka tersebut belum pasti karena kebutuhan biaya bergantung pada tingkat kerusakan masing-masing rumah.

Aturan terbaru BSPS memungkinkan penanganan melalui renovasi maupun pembangunan baru. Untuk kebutuhan yang melebihi bantuan pemerintah, program tetap mengandalkan konsep stimulan dan dapat didukung gotong royong masyarakat berupa material, tenaga, maupun uang. Target tahun ini sendiri meningkat jauh dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 400.000 unit.



Sumber: Kompas.com

Sebanyak 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi akan dilibatkan sebagai Agen Perlinsos. Mereka akan membant...
06/10/2026

Sebanyak 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi akan dilibatkan sebagai Agen Perlinsos. Mereka akan membantu masyarakat desa mendaftar, memperbaiki, dan memperbarui data penerima perlindungan sosial secara langsung di lapangan hingga akhir 2026.

Ada enam peran yang disiapkan, yaitu mengidentifikasi warga rentan, memperbaiki data sosial, memberikan edukasi, memfasilitasi akses layanan bantuan, mengawasi penyaluran secara partisipatif, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendamping desa diharapkan dapat membantu warga yang kesulitan mengakses layanan Perlinsos secara digital.

Kemendes PDT menyebut langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap perluasan Perlinsos. Pemerintah menargetkan pemutakhiran data dilakukan hingga akhir 2026 agar pelaksanaan berbagai program bantuan pada 2027 dapat menggunakan data yang lebih akurat dan mengurangi persoalan data ganda maupun salah sasaran.



Sumber: Astakom.com

Di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, terdapat sedikitnya 782 rumah tidak layak huni yang masih menunggu...
06/10/2026

Di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, terdapat sedikitnya 782 rumah tidak layak huni yang masih menunggu antrean perbaikan melalui program Bedah Rumah. Dari proses yang berjalan, sebanyak 13 rumah disebut sudah direalisasikan, sementara 115 rumah lainnya masih dalam tahap sosialisasi.

Lurah Drajat Daniar Rinaldy menjelaskan, kuota program di wilayah tersebut sebenarnya mencapai 121 rumah. Setelah dilakukan verifikasi, enam rumah dinyatakan tidak lolos karena persoalan dokumen kepemilikan tanah. Pemerintah kelurahan kemudian memberikan informasi mengenai persyaratan kepada calon penerima.

Untuk dokumen tanah, persyaratan disebut tidak harus berupa SHM. Calon penerima dapat menggunakan akta jual beli, Letter C, surat penguasaan fisik, atau kuitansi, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi. Penerima program juga disebut berasal dari kelompok desil 1–4 atau warga dengan penghasilan di bawah UMK, sementara program dinyatakan bebas dari pungutan biaya.



Sumber: Fajar Cirebon

Pemerintah menyetujui secara prinsip usulan kenaikan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat (RSRB) pascabencana dari Rp60 ju...
06/10/2026

Pemerintah menyetujui secara prinsip usulan kenaikan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat (RSRB) pascabencana dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta per unit. Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tertanggal 25 September 2026.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyebut kenaikan bantuan tersebut akan membantu masyarakat terdampak bencana membangun kembali rumah yang aman dan layak huni. Menurutnya, penyesuaian nilai bantuan juga lebih sesuai dengan kondisi harga material dan biaya pembangunan saat ini.

Usulan kenaikan bantuan sebelumnya diajukan Menko PMK dengan mempertimbangkan meningkatnya harga material bangunan, upah tenaga kerja, biaya mobilisasi, serta kebutuhan pemenuhan standar rumah layak huni. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti persetujuan tersebut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat.



Sumber: Komparatif.ID

Address

Depok
16516

Telephone

+6281325710561

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hubaib Faris posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Hubaib Faris:

Shortcuts

Share