15/03/2013
DPR Minta Buruh Tak Tarik JHT
Print
Email
Created on Wednesday, 06 March 2013 00:01
Published Date
Written by Administrator
Hits: 5
JAKARTA - Kelompok-kelompok buruh yang tergab**g dalam Front Nasional Tolak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menegaskan tetap menolak pemberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Mereka akan menarik Jaminan Hari Tua (JHT), bahkan mendesak adanya pemakzulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebaliknya, anggota Komisi IX DPR Surya Chandra meminta buruh agar lebih memahami hakikat penerapan SJSN dan BPJS. Menurutnya, paradigma SJSN dan BPJS berbeda dengan jaminan sosial tenaga kerja yang selama ini dikelola PT Jamsostek. "Kalau jaminan sosial yang dikelola (PT) Jamsostek, hanya menjamin selama seseorang menjadi pekerja. Dalam SJSN dan BPJS berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh. Sejak seorang warga Indonesia lahir hingga meninggal dunia," katanya ketika dihub**gi, Selasa (5/3).
Selain itu, jaminan kesehatan yang diberikan Jamsostek juga menggunakan sistem platform atau batasan. Dia mencontohkan, seorang buruh mempunyai batasan penggunaan jaminan kesehatan sebesar Rp 10 juta dalam setahun. Bila lebih dari itu, misalnya bila sampai Rp 20 juta, buruh harus menutupi sendiri selisih kekurangan biaya tersebut. Dalam SJSN yang dikelola BPJS, tidak lagi mengenal sistem platform.
Dia menambahkan, dalam pola Jamsostek seluruh iuran buruh memang ditanggung perusahaan. Namun, dalam SJSN nanti, buruh harus membayar. Namun, persentase dibagi dua dengan perusahaan. Sejauh ini, besaran persentase iuran SJSN untuk buruh memang belum ditetapkan karena masih menunggu ketetapan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Dia meyakini, jika buruh telah memahami paradigma SJSN dan BPJS, rencana buruh yang mengancam penarikan JHT milik seluruh buruh, dan mendesak pemakzulan pada Presiden dapat diantisipasi.
"Dan nantinya bila ada buruh yang memang tidak mampu, dan layak untuk dimasukkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), maka iuran itu akan ditanggung pemerintah," ujarnya.
Terus Konsolidasi
Sementara itu, dihub**gi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Front Nasional Tolak BPJS, Joko Heriyono mengaku, terus berkonsolidasi dengan elemen-elemen buruh di seluruh Indonesia, agar tuntutan mereka dipenuhi oleh Presiden. Dia mengatakan, perjuangan buruh untuk menuntut Presiden SBY menerbitkan Perpu SJSN dan BPJS tidak akan berhenti. Mereka akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh buruh di tanah air, agar menolak keberadaan Undang-undang SJSN dan BPJS karena mencederai perjuangan buruh selama ini.
Menurutnya, kepastian waktu penarikan JHT dan mekanismenya akan diputuskan setelah peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang. Selain itu, buruh juga akan mengkonsolidasikan tentang langkah-langkah yang akan diambil guna memakzulkan Presiden. "Rencananya, Rabu minggu depan kami akan kembali melakukan demonstrasi di depan Istana Negara. Dan itu akan dilakukan dua minggu sekali, setiap Rabu sampai tuntutan kami dikabulkan Presiden," ucapnya.
Dia menjelaskan, isi pasal di UU BPJS tersebut banyak yang dianggap dapat merugikan buruh dan sangat diskriminatif pada buruh. UU tersebut menurutnya bukanlah jaminan sosial yang diinginkan buruh, melainkan lebih pada asuransi sosial, sebab buruh dan masyarakat diwajibkan membayar iuran. (*)
Sumber: http://www.shnews.co
