Suara Negeri

Contact the establishment

Suara Negeri Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Suara Negeri, Jalan Sawang/Krueng Mane, Lhokseumawe.

Suara Negeri – Sumber Berita Politik Terkini & Mendalam
Menyajikan analisis fakta, perkembangan kekuasaan, dan kebijakan publik dengan independen. "

Follow untuk update kebijakan yang bikin kamu !"*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui terdapat dugaan keterlibatan TNI aktif, dalam pengusutan kasus dugaan korups...
21/10/2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui terdapat dugaan keterlibatan TNI aktif, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif.

"KPK juga berkoordinasi secara intensif dengan Puspom TNI karena memang dalam konstruksi perkara ini ada dugaan keterlibatan oknum TNI aktif, sehingga nanti kita bisa bersama-sama dalam proses penyidikan berikutnya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/10).

Budi menegaskan, komunikasi antara KPK dan Puspom TNI telah berlangsung sejak awal penanganan perkara. KPK juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Puspom TNI dalam mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, mengenai rencana pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, termasuk saksi dari unsur TNI, KPK belum menyampaikan jadwal secara terperinci. Perkembangan mengenai pemanggilan tersebut akan diinformasikan setelah ada kepastian lebih lanjut.

"Nanti ke depan seperti apa pemanggilan para pihak, itu juga nanti kami akan sampaikan update-nya," tegasnya.

21/10/2026

Sudah Tapi Belum, Ada Tapi Nanti! Pernyataan Andi Azwan Jadi Sorotan, Netizen Dibuat Penasaran.

21/10/2026

David Disorot! Dicecar soal Data Gibran, Jawabannya Jadi Perhatian.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam saat menyoroti dua...
20/10/2026

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam saat menyoroti dua tahun perjalanan masa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap menginjak dua tahun pada Selasa (20/10/2026).

Guntur menilai perjalan roda pemerintahan saat ini diwarnai berbagai persoalan krusial yang menekan kondisi sosial dan ekonomi nasional.

Pernyataan menohok tersebut diluapkan Guntur melalui unggahan di akun X (sebelumnya Twitter) pribadinya untuk membedah rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dua Tahun Prabowo-Gibran, Karhutla, MBG, KDMP, Jokowi dan Gibran Sendiri yang Jadi Beban," ucapnya dilansir dari X pribadinya, Selasa (20/10/2026).

Guntur menegaskan bahwa sikap kritis yang ditunjukkan oleh jajaran PDI Perjuangan murni berlandaskan pada fakta riil yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar pujian politis untuk menyenangkan jajaran elite penguasa.

"Dua tahun Prabowo-Gibran, dan kondisi kita jelas tidak baik-baik saja. PDI Perjuangan, lewat Ketua DPP Bapak Djarot Saiful Hidayat, menolak evaluasi yg sekadar menyenangkan penguasa," ucapnya.

Lebih lanjut, Guntur membeberkan deretan indikator krisis yang dinilainya membebankan kepemimpinan Presiden Prabowo, mulai dari isu krisis ekologi hingga keterpurukan variabel makroekonomi domestik.

"Dari soal kebakaran hutan dan lahan. MBG, KDMP, masalah ekonomi, pengangguran, IHSG jeblok, dolar terus meroket, hingga beban Jokowo dan Gibran bagi Prabowo," pungkasnya.

Jajaran DPP PDI Perjuangan pun menandaskan bahwa sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, bencana karhutla, hingga tekanan kurs Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) wajib menjadi catatan evaluasi mendasar agar pemerintah tidak terjebak dalam narasi kepuasan semu.

20/10/2026

Kupas Tuntas Sidang MK! Adu Argumen Panas Antar Pengamat Soal Polemik Hukum

Relawan Pro Jokowi (Projo) melontarkan imbauan agar publik menahan diri, tidak terprovokasi dan berhenti ikut campur dal...
20/10/2026

Relawan Pro Jokowi (Projo) melontarkan imbauan agar publik menahan diri, tidak terprovokasi dan berhenti ikut campur dalam pusaran kontroversi keabsahan ijazah Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alih-alih melihatnya sebagai perjuangan transparansi, ia melabeli isu tersebut sebagai intrik politik murahan.

Dikutip Selasa (20/10/2026) Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengultimatum kelompok-kelompok yang terus menggoreng isu ini agar segera menyudahi polemik yang tidak produktif tersebut. Ia memberikan pencerahan kepada masyarakat luas mengenai anatomi sebenarnya dari keriuhan yang terjadi saat ini.

Budi secara tegas menggarisbawahi demarkasi (batas) yang sangat jelas antara persoalan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan persoalan yang sengaja direkayasa demi syahwat politik elite.

Untuk membuka mata publik, ia membandingkan bobot persoalan ijazah dengan kejahatan luar biasa (ekstraordiner) seperti korupsi. Menurutnya, sebuah pemerintahan baru layak digugat secara massal oleh rakyat apabila para pejabatnya terbukti merampok uang negara atau menyalahgunakan wewenang dalam proyek-proyek publik. Namun, meributkan selembar dokumen masa lalu dianggapnya sebagai hal yang sangat sumbang dan jauh dari esensi keadilan sosial.

"Kalau isunya korupsi, isunya main proyek, isunya pelanggaran terhadap keuangan negara, itu pasti mati kalau ijazahnya apa," ujar Budi Arie.

Berpijak pada argumentasi tersebut, mantan menteri itu mendesak masyarakat awam agar tidak membuang energi percuma untuk larut dalam perdebatan administratif yang tidak akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan ekonomi mereka.

Ia membongkar fakta bahwa keriuhan polemik ijazah ini sengaja diorkestrasi oleh segelintir elite kekuasaan yang gagal move on dan tengah menyusun siasat untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan menggunakan tangan rakyat sebagai pion.

20/10/2026

Gibran Jadi Sorotan! Publik Diminta Bersabar, Ada Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, meragukan keberadaan ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika jaksa penuntut um...
20/10/2026

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, meragukan keberadaan ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika jaksa penuntut umum (JPU) tidak menghadirkan dokumen fisik tersebut dalam sidang pembuktian.

Refly menilai, kehadiran ijazah fisik diperlukan untuk menguji dokumen yang dipersoalkan dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo.

“Saya makin yakin, kalau jaksa tidak menghadirkan ijazah asli Jokowi yang analog, yang fisik itu, saya berpikir jangan-jangan memang ijazahnya tidak pernah ada,” ujar Refly kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Refly mengatakan, pihaknya pernah melihat dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.

Namun, ia mengaku hanya melihat dokumen tersebut selama sekitar lima hingga tujuh menit dan meragukan keasliannya.

Refly juga menyebut tidak melihat ijazah tersebut ketika pihaknya mengantarkan Roy Suryo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, ia meminta Jokowi hadir dalam persidangan untuk memperjelas persoalan dokumen yang dipermasalahkan.

“Kalau memang (ijazah) ada, kami menunggu Anda (Jokowi) minggu depan datang,” kata Refly.

Desakan serupa disampaikan kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Abdul Gafur Sangadji, yang meminta JPU menghadirkan ijazah fisik Jokowi dalam agenda pembuktian pekan depan.

Gafur menilai, dokumen tersebut penting agar para saksi dapat memberikan keterangan dengan merujuk langsung pada barang bukti yang dipersoalkan.

“Apa sih susahnya menghadirkan barang bukti itu? Kan cuma selembar dokumen,” ujar Gafur.

Menurut Gafur, ijazah Jokowi merupakan salah satu dari 712 barang bukti yang disita penyidik Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada penuntut umum.

Ia juga menyoroti perkara yang menjerat dokter Tifa karena, menurutnya, ijazah fisik Jokowi tidak pernah dihadirkan selama proses pembuktian.

“Jangan lagi ada alasan dari jaksa penuntut umum untuk tidak menghadirkan barang bukti itu,” kata Gafur.

20/10/2026

Perdebatan Sengit Soal Syarat Pendidikan: Mana Bukti Aslinya?”

19/10/2026

Suasana Memanas! Adu Argumen Tajam Antar-Narasumber Bahas Polemik Dokumen di DPR.

Address

Jalan Sawang/Krueng Mane
Lhokseumawe

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Negeri posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Suara Negeri:

Shortcuts

Share