Suara Negeri

Suara Negeri Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Suara Negeri, Jalan Sawang/Krueng Mane, Lhokseumawe.
(3)

Suara Negeri – Sumber Berita Politik Terkini & Mendalam
Menyajikan analisis fakta, perkembangan kekuasaan, dan kebijakan publik dengan independen. "

Follow untuk update kebijakan yang bikin kamu !"*

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menghormati seruan Reformasi Jilid II dan demo kena...
13/06/2026

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menghormati seruan Reformasi Jilid II dan demo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax yang berlangsung di beberapa daerah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (Humas Datin) Brigjen TNI Honi Havana mengatakan, semua hal tersebut merupakan hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat.

“Kemenko Polkam menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat,” kata Honi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/6/2026).

Honi menyampaikan, Kemenko Polkam turut mendorong upaya-upaya untuk menjamin kegiatan untuk rasa berjalan dengan aman, tertib, dan tidak menganggap aktivitas masyarakat lainnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Honi menuturkan, Kemenko Polam memerhatikan dan menyimak perkembangan dinamika nasional, termasuk isu yang berkembang di dalamnya.

“Langkah-langkah koordinatif telah dan terus dilaksanakan oleh Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga dalam lingkup koordinasinya untuk memastikan stabilitas keamanan terjamin demi mendukung kelancaran aktivitas dan khususnya kegiatan perekonomian masyarakat,” kata dia.

13/06/2026

Oegroseno Angkat Bicara! Pemerintah Diminta Dengarkan Aspirasi Mahasiswa dan Suara Rakyat

13/06/2026

DEBAT MAKIN PANAS! Feri Amsari Kritik Keras Narasi Pembela Pemerintah.

12/06/2026

MEMANAS! Roy Suryo Kembali Jadi Sorotan, Pernyataan Keras dari Pihak Penentang Picu Perdebatan Publik.

Aksi demonstrasi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (B...
12/06/2026

Aksi demonstrasi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026), menuai pro kontra di masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, diantaranya:

1. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)

3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

4. Menghentikan militerisme di ranah sipil

5. Mendesak Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah

Namun, salah satu poin tuntutan yakni penghentian program MBG justru ditolak oleh sebagian masyarakat. Seorang pengguna X dengan akun @**** menilai bahwa meski program MBG memiliki banyak masalah, menghentikannya sepenuhnya adalah langkah keliru.

"Dari kelima point tersebut awak kurang setuju pada poin no 3. Yang menuntut program MBG di hentikan. Mungkin mbg banyak masalah,iya. Tapi menghentikan program MBG secara keseluruhan adalah sebuah langkah yang keliru, dan awak TIDAK SETUJU," tulisnya di akun X pribadinya, Jumat (12/6).

Ia menegaskan bahwa program tersebut harus tetap berjalan, dengan catatan penerima manfaat diarahkan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin rentan dan masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Bagi kita masyarakat kota memang tidak membutuhkan, tetapi bagi mereka kaum miskin rentan dan di daerah 3T, mereka sangat membutuhkan program ini dan sangat terbantu. Pro kontra biasa tapi bukan berarti kita harus ikut²tan merampas hak mereka. Stop jadi mahasiswa bodoh, pikirkan sebelum diajukan," tegasnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, bukan sekolah elite atau penerima yang tergolong mampu.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan pemberian MBG kepada sekolah-sekolah yang tergolong kaya.

"Ya ya. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi," kata Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6).

Nanik semula dijadwalkan melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto, namun agenda tersebut ditunda hingga Jumat (12/6).

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar unggahan di media sosial yang menarasikan Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan o...
12/06/2026

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar unggahan di media sosial yang menarasikan Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dugaan korupsi yang mencapai ratusan triliun.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan, klaim tersebut merupakan hoaks.
Dilansir dari laman komdigi.go.id, tidak ditemukan pernyataan dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun sumber kredibel yang menyebut Purbaya melaporkan Puan terkait dugaan korupsi dana sumber daya alam (SDA).

Komdigi menjelaskan, narasi yang beredar tidak sesuai dengan konteks informasi sebenarnya.
Klaim tersebut diketahui mengarah pada artikel mengenai laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi sumber daya alam (SDA).

Artikel itu memuat laporan Walhi terkait 47 korporasi yang diduga terlibat korupsi SDA dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 437 triliun. Namun, laporan tersebut tidak berkaitan dengan Puan ataupun Menkeu Purbaya.

Selain Komdigi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) melalui akun Instagram resminya juga menepis kabar bahwa Menkeu Purbaya melaporkan Puan terkait klaim tersebut.

"Video yang beredar mengenai dugaan mega korupsi Rp 143 triliun yang selama ini sengaja disembunyikan akhirnya terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan video hoaks," tulis PPID Kemenkeu, dilansir dari laman ppid.kemenkeu.go.id, Selasa (7/4/2026).

Sumber : Kompas

Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat agar tidak mengaburkan batas antara kritik konstr...
12/06/2026

Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat agar tidak mengaburkan batas antara kritik konstruktif dengan upaya sengaja memecah belah. Dalam pesan video yang diunggah di akun Instagram resmi KSP, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan fitnah, provokasi, atau adu domba yang menggerogoti persaudaraan bangsa.Informasi kontak redaksi

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” tegas Dudung, Jumat (12/6).

Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang lahir dari kemudahan. Bangsa ini dibangun di atas tumpukan pengorbanan para pendiri, darah, air mata, dan perjuangan panjang melawan berbagai ancaman—dari pemberontakan PKI, DI/TII, RMS, hingga gejolak di Papua dan daerah-daerah lain yang pernah menguji keutuhan NKRI. Namun, di tengah semua ujian itu, Indonesia tetap bertahan bukan karena kekuatan senjata semata, melainkan karena semangat Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetap satu.

“Tan Hana Dharma Mangrwa. Itulah warisan luhur yang harus kita jaga setiap hari,” ujar Dudung.

Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus membuka ruang lebar bagi aspirasi publik. Kritik terhadap kebijakan bukan hanya diterima, tetapi diharapkan sebagai mekanisme perbaikan. Namun, kritik yang sehat harus berlandaskan fakta, bukan hoaks; bertujuan membangun, bukan menghancurkan; dan menguatkan persatuan, bukan memperdalam perpecahan.

Dudung juga menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional di berbagai sektor—dari infrastruktur hingga pemerataan ekonomi—yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang memanfaatkan perbedaan sebagai senjata, melainkan memilih untuk merapatkan barisan.

“Mari kita jaga persatuan, rawat solidaritas kebangsaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” ajaknya.

Pesan itu bukan sekadar seruan, tapi peringatan: dalam demokrasi, kebebasan bicara bukanlah izin untuk merusak.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk me...
12/06/2026

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik.

Hal itu disampaikan Dudung dalam pernyataan ajakan merawat pesatuan menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Mengawali pernyataannya, Dudung mengatakan bangsa ini lahir bukan dari jalan yang lapang. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.

"Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak Merah Putih dari dada bangsa ini," kata Dudung.

Dudung mengingatkan bahwa bangsa juga pernah terkoyak oleh konflik Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga berbagai peristiwa sosial-politik di Papua dan daerah lainnya.

Di sana, kata Dudung, hati nurani bangsa pernah diuji.
Ia berujar bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur: 'Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua'.

"Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik," kata Dudung.

Dia bilang, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan.

"Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Ia menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

"Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akhirnya, rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak refleksi dan introspeksi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat," pungkasnya.

Amien Rais menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak berani mengganti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolr...
12/06/2026

Amien Rais menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak berani mengganti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu awalnya mengatakan pemerintahan Prabowo tidak melakukan perubahan yang berarti terhadap warisan rezim Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Saya bisa menyebut pemerintahan Pak Prabowo, status quo defender,” katanya, dikutip dari Youtube pribadinya, Jumat (12/6).

“Pak Prabowo tidak berani mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, tidak berani mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit,” ujarnya.

“Seharusnya memang begitu. Apa yang dialuikan tokoh status quo defender, Pak Prabowo harus merawat rantai kesinambungan kekuasaan,” tuturnya.

Amien Rais mengatakan jika Prabowo tidak mau atau tak berani mengubah gaya kekuasaannya, tidak perlu diharapkan ada perubahan besar kehidupan rakyat.

“Kita jangan mengharapkan ada perbaikan kehidupan nasional sampai tahun 2029. Keadaan kita sekarang ini, lebih buruk,” ucapnya. (*)

12/06/2026

🔥 EKONOMI LAGI BERAT, PAJAK MAU DIGENJOT? 💸
Wacana peningkatan penerimaan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban utang negara kini menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, banyak masyarakat mempertanyakan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, daya beli, serta dunia usaha.
Apakah langkah ini memang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara? Atau justru berpotensi menambah beban masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi?
💬 Bagaimana pendapat Anda? Setuju atau tidak dengan wacana tersebut? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.
👇 Jangan lupa Like, Share, dan Follow untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ekonomi, politik, dan kebijakan publik.

Address

Jalan Sawang/Krueng Mane
Lhokseumawe

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Negeri posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Suara Negeri:

Shortcuts

Share