https://www.facebook.com/252487027939218/

Rizky Aulia, Jakarta (2026)

07/09/2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membandingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis dan gejala penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan disebut lebih ringan.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR bersama para advokat membahas RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dilansir dari Kompas.

Habiburokhman juga mengaku pernah merasakan posisi sebagai oposisi sebelum bergabung dengan pemerintahan. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat dirinya memahami bagaimana sakitnya ketika hukum digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan.

Ia pun mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Menurut Habiburokhman, pembentuk undang-undang harus membayangkan diri berada di posisi rakyat biasa maupun oposisi yang berseberangan dengan penguasa.📰🌏📷

07/09/2026

Aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda menjadi perhatian pemerintah. Presiden Republik Indonesia mengimbau masyarakat, khususnya warga di Jakarta, Banten, Lampung, dan wilayah sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan petugas di lapangan.

Masyarakat juga diminta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan mematuhi zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Presiden menyampaikan bahwa perkembangan aktivitas gunung terus dipantau bersama jajaran terkait, termasuk BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik, diimbau menggunakan masker atau pelindung pernapasan, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika abu cukup pekat, serta mengikuti petunjuk petugas kesehatan dan pemerintah daerah.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk berdoa:

“Semoga Allah SWT senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia.”

Tetap tenang, tetap waspada, dan utamakan keselamatan. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. 📰🌏📷

05/09/2026

Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh pesantren dan madrasah di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan, dari sekitar 42 ribu lebih pesantren di Indonesia, baru sekitar 42 persen yang telah menerima manfaat MBG. Artinya, sekitar 58 persen pesantren masih belum mendapatkannya.

“Kami justru sekarang sedang ngebut, ya. Itu kita sedang ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapat jatah MBG, termasuk juga madrasah,” kata Romo Syafi’i usai menjenguk korban dugaan keracunan MBG di RS Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9/2026). Dilansir dari Kompas.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah insiden di Sidoarjo yang menyebabkan 748 siswa, guru, dan orang tua murid mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang didistribusikan SPPG Kalitengah. Para korban dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing, lemas hingga muntah dan mendapatkan penanganan medis.

Kemenag mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian tersebut. Dapur SPPG terkait juga dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi.

Di sisi lain, Kemenag terus berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar cakupan MBG diperluas, termasuk ke pesantren dan madrasah di wilayah terpencil. Kemenag berharap tahun ini tidak ada lagi pesantren maupun madrasah yang belum memperoleh manfaat program MBG. 📰🌏📷

05/09/2026

Majelis Hakim Pengadilan Militer menerima secara formal permohonan banding yang diajukan empat terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Dalam putusan banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, pemidanaan terhadap dua terdakwa, yakni Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto, diubah.

Edi Sudarko yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer, dalam putusan banding dijatuhi 2 tahun 6 bulan penjara tanpa pemecatan.

Sementara Budhi Hariyanto yang sebelumnya mendapat 2 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan, hukumannya menjadi 2 tahun penjara tanpa pemecatan.

Adapun dua terdakwa lainnya, Nandala Dwi Prasetya dan Sami Lakka, masing-masing tetap dijatuhi hukuman 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara.

Kasus ini berkaitan dengan penganiayaan terhadap Andrie Yunus yang oleh majelis hakim dinyatakan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap adanya pembahasan mengenai rencana penyiraman menggunakan cairan pembersih karat. 📰🌏📷

04/09/2026

Mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex mengungkap kesaksian mengejutkan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026) dini hari.

Gus Alex mengklaim uang 1.500 riyal Saudi atau sekitar Rp6,5 juta per orang telah diterima oleh 24 anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR yang melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi. Jika dihitung, total uang yang disebut mencapai sekitar Rp156 juta.

Menurut Gus Alex, uang tersebut diberikan secara tunai. Ia mengatakan permintaan uang datang dari pihak yang disebut sebagai anggota Panja, dengan alasan untuk membeli oleh-oleh selama berada di Arab Saudi.

Yang menjadi sorotan, Gus Alex mengaku sejumlah anggota Panja kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya sehari setelah uang diberikan.

“Besoknya ketemu, dia katakan, ‘Terima kasih, Gus’,” ujar Gus Alex dalam persidangan.

Gus Alex juga mengungkap bahwa permintaan awal disebut mencapai 3.000 riyal per orang, tetapi dirinya mengaku hanya mampu memberikan 1.500 riyal dari uang honornya.

Dalam persidangan sebelumnya, Gus Alex turut menyebut tiga pimpinan Komisi VIII—Marwan Dasopang, Abdul Wachid, dan Ashabul Kahfi—yang menurut keterangannya pernah ditemui di sebuah restoran di Arab Saudi. Ia juga menyebut seorang staf Komisi VIII bernama Yusuf sebagai pihak yang menghubunginya sebelum pertemuan tersebut.

Kesaksian ini muncul dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat sejumlah terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex.

Terpisah, KPK sebelumnya juga mengungkap adanya dugaan upaya pemberian US$1 juta yang disebut berkaitan dengan upaya mengondisikan Pansus Haji DPR. Menurut keterangan KPK, uang tersebut telah diterima seorang perantara berinisial ZA, tetapi disebut belum sampai kepada Pansus Haji. 📰🌏📷

04/09/2026

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan DPR RI agar pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terukur dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan.

Pigai menyatakan mendukung RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa. Namun, ia menegaskan kewenangan perampasan aset harus memiliki batas yang jelas serta dilaksanakan berdasarkan hukum dan keputusan pengadilan.

Pigai juga menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan apabila aturan tersebut diterapkan kepada masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana atau bahkan belum berstatus tersangka.

Menurutnya, sasaran utama perampasan aset seharusnya adalah pelaku korupsi, mafia, serta pelaku kejahatan tertentu seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan penyelundupan.

“Jangan ke rakyat umum yang tidak berdosa,” tegas Pigai.

Ia berharap RUU Perampasan Aset nantinya mampu memperkuat pemberantasan kejahatan tanpa mengorbankan hak milik dan perlindungan hukum masyarakat. 📰🌏📷

03/09/2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan adanya perbedaan cukup besar antara angka kemiskinan Indonesia yang diperkirakan Bank Dunia dan angka yang dihitung berdasarkan statistik nasional.

Dalam Macro Poverty Outlook April 2026, Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi, perbedaan tersebut terjadi karena Bank Dunia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda. Karena itu, menurut BPS, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai ukuran yang sama.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional, termasuk US$8,30 PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas. Garis tersebut ditujukan antara lain untuk melihat dan membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara.

Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional dengan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN). Pengukuran ini memperhitungkan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan masyarakat Indonesia, termasuk standar kebutuhan makanan 2.100 kilokalori per orang per hari, serta pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

BPS juga menyebut garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan data Susenas dan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga, pola konsumsi, serta kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan demikian, 64,2 persen dan 8,07 persen merupakan angka yang dihasilkan dari dua standar pengukuran berbeda. Angka Bank Dunia digunakan dalam kerangka perbandingan internasional, sedangkan angka BPS merupakan ukuran kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional Indonesia. 📰🌏📷

03/09/2026

Polda Metro Jaya buka suara soal keterlibatan anggota GRIB Jaya dalam membubarkan massa saat kerusuhan usai demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, ormas memang memiliki ruang untuk berperan dalam membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun, peran tersebut tidak boleh melampaui kewenangan kepolisian.

Budi merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang antara lain mengatur larangan bagi ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum, serta melakukan kegiatan penegakan hukum.

Sebelumnya, rombongan GRIB Jaya yang dipimpin Ketua DPP GRIB Jaya, Rozario de Marshall alias Hercules, disebut turun ke lokasi saat situasi memanas. Pengacara GRIB Jaya, Wilson Colling, membenarkan keberadaan Hercules dan menyebut kehadirannya untuk membantu menertibkan massa.

Wilson juga menegaskan bahwa secara organisatoris tidak pernah ada instruksi kepada anggota GRIB Jaya untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aksi tersebut. 📰🌏📷

02/09/2026

Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, Selasa (1/9/2026), untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU).

Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan utama dalam forum ekonomi internasional tersebut.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, undangan khusus ini mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia sekaligus menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

Kunjungan ini juga akan dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Rusia menilai Indonesia sebagai salah satu mitra penting di Asia-Pasifik, anggota ASEAN yang berpengaruh, serta negara yang memiliki peran penting dalam representasi Global South dan dunia Muslim.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. 📰🌏📷

02/09/2026

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak mengenal batas negara.

Ia menyinggung potensi transboundary haze atau pencemaran kabut asap lintas batas, termasuk dampak karhutla Indonesia yang dapat dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Menurut Raja Juli, arah angin sangat menentukan ke mana asap bergerak.

“Karena emang asap enggak ada KTP,” ujar Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya mengendalikan karhutla agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi negara tetangga. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, serta Manggala Agni.

Raja Juli turut meminta masyarakat dan perusahaan untuk tidak melakukan land clearing saat kondisi kering karena dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

Pencegahan karhutla bukan hanya soal menjaga hutan dan lahan, tetapi juga mencegah dampaknya meluas hingga lintas negara. 📰🌏📷

Rizky Aulia

07/09/2026

07/09/2026

05/09/2026

05/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Listing takedown request