25/04/2026
Jangan Mencaci Ulama, Perbedaan Pendapat Itu Sudah Ada Sejak Dulu.
"Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, kehormatannya, dan dirinya, maka ia syahid ( Syahid Akhirat )" - (HR. Tirmidzi, Abu Dawud)
Sebagian ulama memperluas makna hadis ini kepada pembelaan terhadap kampung halaman, kehormatan bangsa, dan perlindungan masyarakat dari kezaliman sistematis.
Bagi mereka, ketika negara yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi mesin penindasan, maka dalil ketaatan kepada penguasa tidak lagi berlaku mutlak.
Mereka merujuk pada kaidah:
“Laa tha’ata li makhluqin fii ma’shiyatil Khaliq”
(Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta)
Artinya, jika penguasa melakukan kezaliman yang nyata—membunuh rakyat, menyiksa ulama, memperkosa perempuan, dan menghilangkan orang tanpa proses hukum—maka melawan kezaliman itu bisa berubah menjadi kewajiban moral bahkan "fardhu ‘ain".
Dalam konteks inilah banyak rakyat Aceh memahami perang ketika itu sebagai perjuangan "fi sabilillah", sejalan dengan lagu "Prang Sabi" yang menjadi pengobar semangat juang rakyat.
---
# # Pendapat Ulama: Pro-Kontra yang Tidak Bisa Disederhanakan
Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks.
Tidak semua ulama Aceh mendukung perlawanan bersenjata. Sebagian memilih jalur damai, sebagian lagi diam karena tekanan politik, dan sebagian terang-terangan menolak konflik.
Namun juga tidak sedikit ulama yang melihat bahwa diam terhadap kezaliman justru merupakan pengkhianatan terhadap amanah agama.
Sebagian ulama berpendapat:
> “Jika rakyat dibunuh, perempuan diperkosa, dan ulama dibantai, maka diam bukan lagi pilihan. Membela diri adalah kewajiban.”
Sementara pihak lain berpendapat:
> “Mengangkat senjata terhadap negara hanya akan memperpanjang penderitaan umat. Darah muslim harus dijaga, bukan ditambah.”
Kedua pandangan ini sama-sama menggunakan dalil. Maka menyederhanakan persoalan seolah hanya ada satu fatwa resmi adalah bentuk ketidakjujuran intelektual.
Islam tidak pernah sesederhana slogan.
---
# # Darah Ulama: Hujjah Terkuat Mengangkat Senjata
Mengapa ribuan muslim Aceh saat itu yakin bahwa perang ini adalah "fi sabilillah"?
Jawabannya bukan hanya ada di kitab kuning, tetapi di nisan para ulama yang dibunuh.
Kita tidak bisa melupakan tragedi "Tgk. Bantaqiah" di Beutong Ateuh tahun 1999. Seorang ulama kharismatik beserta puluhan santrinya dibantai secara brutal dalam operasi militer.
Belum lagi deretan ulama kampung, teungku dayah, dan tokoh agama lokal yang diculik, hilang tanpa jejak, atau ditemukan menjadi mayat di pinggir jalan selama masa DOM.
Bagi rakyat Aceh, ketika para pewaris nabi mulai diburu dan dibunuh, maka itu bukan lagi sekadar konflik politik. Itu adalah tanda bahwa kehormatan agama telah diinjak.
Darah Tgk. Bantaqiah, Tgk. Ahmad Dewi dan banyak ulama lainnya menjadi "hujjah sosial" yang jauh lebih kuat daripada perdebatan akademik di ruang nyaman.
Rakyat melihat langsung siapa yang dibunuh, siapa yang dizalimi, dan siapa yang harus dibela.
---
# # Laporan Genosida: Ketika Dunia Internasional Ikut Bersaksi
Keyakinan bahwa perjuangan itu suci juga diperkuat oleh laporan dunia internasional yang muncul jauh sebelum perdamaian Helsinki.
Laporan dari Amnesty International, Human Rights Watch, hingga kajian akademik dari Yale University mencatat pola kekerasan sistematis terhadap rakyat Aceh: pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan operasi militer yang menargetkan laki-laki Aceh di desa-desa tertentu.
Banyak pengamat menyebut pola itu mendekati karakter genosida.
Ketika rakyat menghadapi ancaman pemusnahan seperti itu, maka konsep “membela bangsa” secara otomatis berubah menjadi “membela agama.”
Karena dalam Islam, menjaga jiwa (hifzhun nafs) adalah salah satu maqashid syariah yang paling utama.
Membela nyawa rakyat dari pemusnahan bukan sekadar urusan politik—itu adalah kewajiban kemanusiaan dan keagamaan.
---
# # Kesimpulan: Surga Bukan Milik Otoritas Tertentu
Pernyataan bahwa korban konflik Aceh tidak syahid mungkin memiliki landasan dalam sebagian teks fiqih, tetapi ia kehilangan pijakan ketika dilepaskan dari realitas sejarah Aceh.
Syahid bukan label administratif. Ia bukan stempel politik. Ia bukan monopoli satu kelompok ulama.
Syahid adalah urusan niat, kezaliman yang dihadapi, dan penilaian Allah semata.
Sejarah mencatat bahwa banyak rakyat Aceh berjuang bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena ingin melindungi keluarga, kampung, martabat, dan agama mereka dari penindasan yang nyata.
Menyederhanakan ribuan kematian hanya melalui satu sudut pandang fiqih di masa damai adalah bentuk penyempitan sejarah.
Aceh adalah tanah luka, tanah ulama, dan tanah para syuhada.
Biarlah sejarah berbicara, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim terakhir atas mereka yang gugur dengan keyakinan bahwa melawan kezaliman adalah bagian dari iman.
***
pengikut
